"Ketika sektor global tak menarik bagi pembangunan ekonomi, maka kebijakan Pemerintah dialihkan pada sektor ekonomi domestik," kata Mukhammad Misbakhun pada diskusi "Mampukah Pemerintahan Jokowi-JK Menciptakan Lapangan Kerja" yang yang diselenggarakan Institute For Development of Economics and Finance (INDEF), di Jakarta, Selasa.
Menurut Misbakhun, kebijakan pembangunan ekonomi domestik dan penciptaan lapangan kerja, salah satu yang diandalkan adalah program Dana Desa yang pada tahun anggaran 2017 sudah mencapai Rp60 triliun.
Program Dana Desa ini, kata dia, mampu menciptakan hingga lima juta lapangan kerja baru di tingkat desa dan kecamatan.
"Jadi program ini sudah benar, tinggal bagaimana memperhatikam isu agar regulasi, pengawasan, hingga pemeriksaan dana desa diperkuat," katanya.
Misbakhun mengusulkan, agar tiga kementerian yang terkait dengan program Dana Desa, yakni Kementerian Keuangan, Kementerian Desa, dan Kementerian Dalam Negeri, menguatkan fungsi dan perannya guna optimalisasi penerapan dana desa dapat menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya.
Dalam upaya optimalisasi ini, kata dia, komunitas desa juga harus diikutsertakan dalam menghadapi revolusi industri 4.0.
"Kalau bisa diintegrasikan dengan desa, hal ini akan jadi kekuatan utama Indonesia di masa depan," ulasnya.
Misbakhun juga melihat, program pemerintahan Presiden Joko Widodo lainnya yang diyakini dapat memperkuat penciptaan lapangan kerja adalah, Program Investasi Pemerintah (PIP) yakni, program ultramikro negara dengan pinjaman modal maksimal Rp2,5 juta.
Program PIP ini, katanya, berbarengan dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang juga digalakkan Pemerintahan Presiden Joko Widodo.
"Program KUR itu nasabahnya 12 juta. Artinya ada 12 juta lapangan kerja tercipta. Belum dari sisi tenaga kerja dan lembaga pembiayaannya. Lapangan kerja ini riil semua," katanya.
Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Timur II (Probolinggo dan Pasuruan) ini menegaskan, Tim Ekonomi Pemerintah, harus memiliki gagasan lebih maju serta ada keberanian untuk melibatkan swasta untuk percepatan penciptaan lapagan kerja.
"Gagasan Ini patut jadi perenungan bagi Tim Ekonomi Pemerintah, agar bagaimana di situasi normal dan cenderung membaik ini, Indonesia dapat melakukan lompatan pertumbuhan ekonomi. Jangan bekerja hanya demi menjaga stabilitas dengan kebijakan konservatif," katanya.
Misbakhun juga melihat, Presiden Joko Widodo memasuki pemerintahan dengan mewarisi pertumbuhan ekonomi nasional yang menurun. Apalagi, saat itu pemerintahan China juga masih dalam masa transisi.
Dalam kondisi tersebut, menurut Misbakhun, pemerintahan Joko Widodo membuat kebijakan mengalihkan dana subsidi BBM mejadi dana produktif untuk pembangunan infrastruktur sehingga ruang fiskal menjadi lebih longgar.
(T.R024)
Pewarta: Riza Harahap
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2018
