"Pemerintah provinsi memberikan apresiasi atas diselenggarakannya rapat Koordinasi dan Supervisi Pencegahan dan Penindakan korupsi terintegrasi di daerah ini. Hal ini sangat membanggakan bagi kami karena menjadi provinsi yang dipilih KPK," kata Gubernur Olly di Manado, Rabu.
Rakor dan supervisi ini, menurut gubernur, memiliki esensi terhadap penguatan kapasitas bebas dari perilaku korupsi dan ini akan membawa hal baik untuk Sulut yang lebih maju.
"Kegiatan seperti ini bernilai konstruktif dalam memantapkan tekad dan komitmen semua pemangku kepentingan senantiasa memiliki budaya anti korupsi," ujarnya.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu optimistis kegiatan KPK di provinsi berpenduduk lebih dari 2,5 juta jiwa itu akan membantu menyamakan gerak langkah dalam upaya pencegahan tindak korupsi.
"Ini juga menjadi momentum bersama menyikapi berbagai kasus tindak pidana korupsi akhir-akhir ini yang mengikutsertakan oknum pejabat eksekutif dan legislatif," katanya.
Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan, rakor yang diluncurkan di Sulut itu ditindaklanjuti dengan pendampingan terhadap 15 pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi.
"Ini komitmen kita bersama antara KPK dengan pemerintah provinsi untuk pemberantasan korupsi yang terintegrasi di seluruh Sulut," kata Basaria.
Sementara itu, Irjen Kemendagri Sri Wahyuningsih yang mewakili Mendagri Tjahjo Kumolo mengapresiasi KPK atas terselenggaranya rapat koordinasi dan supervisi program pemberantasan korupsi terintegrasi.
Kemendagri menyampaikan terima kasih kepada KPK yang berkomitmen melaksanakan pencegahan korupsi di daerah ini. Kegiatan ini akan mempercepat hadirnya pemerintahan yang bersih.
"Kemendagri juga berharap jangan terjadi lagi OTT (operasi tangkap tangan) terhadap penyelenggara negara serta kepala daerah yang berurusan dengan KPK," ungkapnya.
Pewarta: Karel Alexander Polakitan
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2018
