"Ada kriteria pokok dua hal, pertama bisa menambah elektabilitas, tidak mengikuti elektabilitasnya Pak Jokowi, harus menambah, harus menambah konstituen, harus dikenal, harus baik, harus ada pemilihnya," katanya seusai memberikan arahan dalam Rapimnas Institut lembang 9 di Jakarta, Senin.
Kedua, menurut JK, harus memiliki ketokohan dan kepemimpinan sehingga bisa menjadi Presiden bila diperlukan.
"Kedua harus bisa menjadi presiden, dari enam presiden kita, dua wakil menjadi presiden, Bu Mega dengan Pak Habibie, artinya tokoh itu harus matang, karena kalau tidak, pengalaman Pak Habibie dan Ibu Mega, kalau tidak siap, bagaimana?" ujarnya.
Baca juga: PDI Perjuangan tetapkan Jokowi sebagai capres 2019
Selain itu, menurut dia, Wakil Presiden juga memiliki pengalaman dalam pemerintahan. "Kalau tidak pengalaman di pemerintahan juga sulit nanti mengatur orang pemerintah," ucapnya.
Menurut JK, calon wakil presiden bisa dari birokrat, profesional maupun partai politik.
Sementara itu, meskipun ada usulan Joko Widodo menggandeng kembali dia, JK menyampaikan tidak berkeinginan untuk maju kembali dalam Pemilihan Presiden 2019.
"Saya tentu tidak bisa memberikan komentar, saya berterima kasih atas usulan itu tapi akhirnya kembali kepada konstitusi," kata JK, menambahkan .
UUD 1945 yang telah diamandemen pasal 7 menerangkan Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan. Hal ini membatasi presiden dan wakil presiden hanya diperbolehkan memegang jabatan selama dua periode.
Baca juga: Puan: PDI Perjuangan kantongi cawapres pendamping Jokowi
Pewarta: M Arif Iskandar
Editor: Fitri Supratiwi
Copyright © ANTARA 2018
