"Itu yang menjadi fokus kami karena beberapa alasan. Kami menuntut bukan hanya perlindungan tetapi juga bantuan hukum dan pemulihan untuk penyintas," kata Wakil Ketua Panitia Women`s March Jakarta 2018 Naila Rizqi Zakiah dalam jumpa pers di Aula Komnas Perempuan, Jakarta, Kamis.
Naila mengatakan hal itu menjadi fokus Women`s March Jakarta 2018 karena beberapa alasan, antara lain Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual dan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga yang belum disahkan serta RUU KUHP yang berpeluang besar meningkatkan stigmatisasi dan diskriminasi.
RUU Penghapusan Kekerasan Seksual masih belum disahkan DPR untuk menjadi RUU, bahkan tidak masuk dalam Program Legislasi Nasional 2018.
Bahkan Naila menyebut ada pihak-pihak yang berupaya mengambil alih dan mengubah fokus RUU tersebut untuk memidanakan semua bentuk hubungan seksual yang dianggap zina.
"Perubahan itu akan menghilangkan jiwa RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang berorientasi kepada korban," tuturnya.
Sementara RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga saat ini sudah berumur 14 tahun sejak pertama kali diajukan. Padahal, pekerja rumah tangga sangat rentan terhadap kekerasan dan penganiayaan.
Sedangkan RUU KUHP dianggap berpeluang besar meningkatkan stigmatisasi dan diskriminasi karena ada pasal tentang zina, larangan distribusi alat kontrasepsi, maupun pengembangan pendidikan kesehatan reproduksi dan seksual.
Pada Sabtu (3/3), ribuan orang akan turun ke jalan dalam rangka Women`s March Jakarta 2018 menuntut pemenuhan hak perempuan dan kelompok terpinggirkan lainnya seperti masyarakat adat, pekerja migran, pekerja industri, pekerja domestik, orang dengan HIV/AIDS, kelompok minoritas gender dan seksual serta kelompok difabel.
Pewarta: Dewanto Samodro
Editor: Heppy Ratna Sari
Copyright © ANTARA 2018
