10 Anggota DPRD Jatim Berkunjung ke Belanda

Surabaya (ANTARA News) - Sepuluh orang anggota Komisi A DPRD Provinsi Jatim melakukan kunjungan kerja ke Belanda, 6-12 Juli, dalam rangka mencari data untuk menentukan hari jadi Provinsi Jatim. Kepastian keberangkatan para wakil rakyat ke Belanda itu disampaikan oleh anggota Komisi A DPRD Provinsi Jatim, Zainuri Ghazali, di Surabaya, Kamis. Sepuluh orang anggota Komisi A yang berangkat ke Belanda di antaranya Kusnadi (FPDIP), Suharto (FDK/Fraksi Demokrat Keadilan), Reni Irawati (FDK), Firdaus (FKB), Heri Sugiono (Fraksi Partai Golkar), Sudibjo (Fraksi Partai Golkar), Lutfi Abdul Hadi (FKB), Sukirno (FPDIP) dan Suli Daim (FPAN). Zainuri mengharapkan kunjungan kerja tersebut tidak disembunyikan dari publik karena sudah dianggarkan dalam APBD Jatim untuk menjalankan amanat undang-undang. "Kalau dibutuhkan dan penting berarti menjalankan amanat undang-undang, apalagi surat ijin dari Mendagri sudah turun sehingga secara yuridis terpenuhi," katanya. Perkara terjadinya pro dan kontra di masyarakat dalam menyikapi kunjungan tersebut, ujar Zainuri, merupakan kewajaran, yang terpenting anggota dewan bisa menjelaskan kunjungan tersebut kepada masyarakat secara rasional. "Kunjungan kerja ke luar negeri wajib dipertanggungjawabkan dan kalau ada yang mencaci maki wajar. Bagi mereka yang dekat dengan masyarakat tidak akan ada masalah," kata politisi PPP ini. Zainuri mengatakan para anggota dewan jangan takut dengan ancaman "sweeping". "Masyarakat ingin kejelasan, kalau sembunyi-sembunyi malahan tidak wajar," katanya. Zainuri mengingatkan pada tahun 2006 lalu DPRD Provinsi Jatim pernah merencanakan kunjungan kerja ke luar negeri namun dibatalkan karena masyarakat sedang susah akibat kenaikan BBM dua kali. "Dana kunjungan kerja senilai Rp50 miliar tersebut kemudian digunakan untuk penanganan kemiskinan lewat PAM DKB, dalam prakteknya ternyata dana tersebut disalahgunakan oleh salah seorang Cagub," katanya. Sementara itu Tim Penelusuran dan Penetapan Hari Jadi Jatim telah menghasilkan empat alternatif hari jadi. Empat alternatif itu adalah tanggal 28 Desember 1255 pada masa Kerajaan Singosari, tanggal 14 Agustus 1636 pada masa Kerajaan Mataram, tanggal 1 Januari 1929 pada masa Hindia Belanda, dan tanggal 19 Agustus 1945 pada masa pasca kemerdekaan. Empat alternatif itu berdasarkan hasil kunjungan kerja Tim penelusuran dan penetapan Hari Jadi Jatim bersama pakar sejarah yang diikuti Ketua Komisi A DPRD Jatim, Sabron Jamil Pasaribu ke Belanda 17 hingga 23 November 2005 lalu. Salah seorang pejabat di Pemprov Jatim menyebutkan empat alternatif tersebut sudah final. "Kalau mau jujur, semua proses itu sebetulnya sudah final, tinggal penetapan saja. Jadi nggak ada gunanya lagi anggota dewan ke Belanda," ungkapnya.(*)

Editor: Heru Purwanto
COPYRIGHT © ANTARA 2007

Komentar