Saat berada di Banyuwangi, Jumat, Menteri Keuangan mencermati paparan mengenai tata kelola pemerintahan Kabupaten Banyuwangi di Lounge Pelayanan Publik milik pemerintah daerah. Ia tampak memencet tombol-tombol di layar komputer yang disediakan bagi pengunjung yang ingin mengetahui pelaksanaan program dan pertanggungjawabannya.
Dia berselancar ke sistem e-village budgeting untuk mengetahui pengelolaan keuangan desa di Banyuwangi, serta e-monitoring system untuk pemantauan berbagai proyek pembangunan secara daring. Sistem tersebut menyajikan paparan perkembangan proyek lengkap dengan foto dan titik koordinat.
"Tadi saya lihat display yang dipampangkan, bisa diakses publik. Bagaimana progress pembangunan terpampang secara transparan. Juga bisa terlihat bagaimana kemajuan suatu proyek, ada fotonya, ada titik koordinatnya. Itu adalah bentuk akuntabilitas yang dibutuhkan," katanya.
Menteri Keuangan mengapresiasi pengelolaan pemerintahan Banyuwangi yang tak hanya bertumpu pada administrasi yang baik sesuai hukum keuangan negara, tapi program-programnya juga berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat.
Hal itu pula yang membuat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Banyuwangi mendapat predikat tertinggi se-Indonesia, yang membuat daerah itu mendapat dana insentif Rp75 miliar dari Kementerian Keuangan.
Menteri Keuangan mendorong Banyuwangi terus berinovasi untuk menurunkan angka kemiskinan, yang saat ini telah turun drastis menjadi 8,6 persen dari angka sebelumnya yang selalu dua digit.
"Saya melihat Banyuwangi jeli memetakan wilayahnya yang masuk zona kemiskinan tinggi. Lalu dia fokuskan ke daerah itu dan dikeroyok sampai kemiskinan turun. Ada detail bagaimana membantu masyarakat tidak mampu. Ini menggambarkan bahwa peranan daerah itu sangat penting untuk perubahan yang nyata," katanya.
Dia merujuk ke sejumlah program pengentasan kemiskinan Banyuwangi, seperti tabungan pelajar, distribusi makanan lansia, dan kreasi ekonomi di kantong kemiskinan.
Menanggapi hal itu, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengatakan: "Sebenarnya simpel saja, ikuti arah kebijakan pusat. Misal, Presiden Jokowi awal-awal dulu bilang, ubahlah paradigma keuangan negara, dari money follows function ke money follows program. Fokus kita apa, itu dana digelontorkan. Bukan dibikin rata semua dinas hanya untuk rutinitas."
Berdasarkan arahan itu, ia melanjutkan, pemerintah Kabupaten Banyuwangi membuat prioritas-prioritas, seperti pariwisata untuk peningkatan ekonomi.
"Dan itu kemudian kita bersyukur, ternyata dampaknya terasa. Pendapatan per kapita naik 100 persen jadi Rp 41,46 juta per orang per tahun pada 2016 lalu, dengan kemiskinan yang berhasil kita tekan di level delapan persen," kata Anas.
Sri Mulyani mengunjungi Banyuwangi selama Kamis dan Jumat untuk meninjau persiapan penyambutan delegasi IMF-Bank Dunia dari berbagai negara yang bakal mendarat di kabupaten tersebut pada Oktober mendatang untuk menghadiri pertemuan di Bali.
Pewarta: Masuki M Astro
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2018
