"Kunjungan kami ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tersebut untuk membicarakan masalah rumah layak huni," ujar Sekretaris Komisi III DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) H Riswandi SIP di Banjarmasin, sebelum bertolak ke Jakarta, Senin.
"Oleh karenanya, sesuai materi yang mau kita bicarakan, kunjungan ke Kemenerian PUPR tersebut kami akan menemui Direktorat Jenderal (Ditjen) Penyediaan Perumahan," lanjut anggota DPRD Kalsel tiga periode itu.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut berharap, jika memungkinkan semua warga Kalsel yang kini berjumlah 4 juta jiwa lebih dan tersebar di 13 kabupaten/kota semua menempati rumah layak huni.
"Harapan tersebut merupakan komitmen Komisi III DPRD Kalsel yang juga membidangi perumahan dan permukiman," ujar wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel IV/Kabupaten Tapin, Hulu Sungai Selatan (HSS) dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) itu.
Pasalnya, dari pemantauan selama ini, Komisi III DPRD Kalsel memperkirakan masih banyak penduduk di daerahnya yang tinggal atau menempati rumah yang kurang layak huni atau belum memiliki rumah.
Namun mantan pegawai Departmen Keuangan (Depkeu) Republik Indonesia itu tidak menyebut data dengan alasan lupa, kecuali menyilakan menanyakan kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kalsel guna mengetahui akurasi datanya.
"Tetapi yang jelas, selaku wakil rakyat berkewajiban moril memperjuangkan nasib warga kita agar memiliki rumah yang layak huni dan tinggal pada tempat permukiman yang tidak kumuh, sesuai prosudur serta ketentuan yang berlaku," demikian Riswandi.
Sementara data Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Kalsel 2017 menunjukan, jumlah keluarga di provinsi itu tercatat sebanyak 974.759 keluarga, dan hanya 799.559 diantaranya yang memiliki rumah/bangunan tempat tinggal sendiri.
Selebihnya atau lebih 100 keluarga belum memiliki sendiri rumah/bangunan tempat tinggal, yaitu yang menggunakan sewa/kontrak 57.634 keluarga, menumpang 96.066 keluarga dan lainnya 21.500 keluarga.
Berdasarkan data Dinas PRKP Kalsel itu pula, di provinsi yang luas wilayahnya sekitar 3,7 juta hektare (ha) masih terdapat kawasan permukiman kumuh 3.926,83 ha.
Pewarta: Sukarli
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2018
