Jakarta (ANTARA News) - Ketua Majelis Ulama Indonesia KH Muhyiddin Junaidi mengatakan dalam kesempatan pertemuan ulama trilateral Indonesia-Afghanistan-Pakistan akan mengajak ulama Taliban, Afghanistan agar lebih moderat dalam menyikapi dunia terkini.

Menurut dia, ulama Taliban saat ini dalam beberapa kesempatan mengeluarkan fatwa yang cenderung ofensif seperti membolehkan penyerangan, pembunuhan, bom bunuh diri, jihad terhadap pemerintahan yang sah dan tindakan radikal lainnya.

"Kami ingin undang mereka agar bisa berdiskusi masalahnya apa. Kita dalam Islam itu tidak boleh hilangkan nyawa," kata Muhyiddin di Gedung MUI Pusat, Jakarta, Selasa.

Dia mengatakan diskusi trilateral pada Maret 2018 tersebut memang diupayakan melibatkan ulama Taliban agar perdamaian abadi di Afghanistan dapat tercapai. Sebelumnya, diskusi ulama trilateral sejatinya akan digelar pada 15 Maret tapi mendadak ditunda.

Penundaan, kata dia, dilakukan seiring dari daftar 45 ulama tiga negara belum melibatkan kalangan Taliban. Kendati demikian, MUI sebagai penyelenggara dialog perdamaian Afghanistan masih akan mengupayakan pelibatan Taliban sehingga halaqah itu bisa terlaksana.

"Tanggal awalnya kami tentukan sepakat tanggal 15 Maret tapi ada kendala teknis. Daftar ulama yang diserahkan Afghanistan ke kami itu kurang representatif masih ekslusif. Artinya ulama versi Afghanistan belum libatkan unsur ulama Taliban, sementara Taliban itu kuat menguasai Afghanistan," kata dia.

Muhyiddin mengatakan pelibatan ulama-ulama Pakistan dan Afghanistan sangat penting untuk menciptakan perdamaian di Negeri Para Mullah itu, terutama dari kalangan Taliban. Posisi ulama di negara-negara tersebut sangat dihormati dan dapat menjadi aktor utama dalam menciptakan perdamaian di Afghanistan.

Pelibatan ulama Pakistan, kata dia, juga berperan penting karena pemuka agama Islam dari negara tersebut juga turut mempengaruhi perdamaian Afghanistan. Diketahui, banyak orang Afghanistan terutama dari kalangan Taliban yang tinggal di Pakistan.

Terkait pertemuan trilateral ulama, dia mengatakan direncanakan dimulai pada Maret. Selanjutnya akan diadakan secara berkala setiap bulan selama enam kali penyelenggaraan. Peserta adalah 45 ulama dengan masing-masing negara mengirim 15 delegasi. Untuk lokasi penyelengaraan direncanakan dimulai di Bogor dan kemudian di tempat lain di Indonesia.

Adapun kegiatan pertemuan ulama tersebut sesuai permintaan dari pemerintah usai Wakil Presiden Jusuf Kalla dan delegasi Indonesa berkunjung ke Kabul, Afghanistan. Pemerintah Afghanistan meminta Indonesia untuk menggelar halaqah ulama tiga negara guna memulai perdamaian di negara yang terus dilanda konflik berkepanjangan.

Pemilihan Indonesia oleh Afghanistan, kata dia, dikarenakan netralitas Indonesia di dunia Islam sehingga dipercaya menjadi mediator perdamaian.

"Mengapa Indonesia? Karena Indonesia dianggap negara yang netral, memiliki modal besar, luas dalam menyelesaikan masalah konflik baik dalam dan luar. Kita punya pengalaman penyelesaian kasus Poso, Ambon, Aceh yang dapat diselesaikan secara kekeluargaan," kata dia.

Pewarta: Anom Prihantoro
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2018