Indonesia sambut penyelesaian batas maritim Timor Leste-Australia

Indonesia sambut penyelesaian batas maritim Timor Leste-Australia

Peta negara Republik Demokratik Timor Leste (RDTL). (google.com)

Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah Indonesia menyambut baik penggunaan jalan damai dalam penyelesaian batas maritim antara Timor Leste dan Australia, seperti disampaikan dalam keterangan pers dari Kementerian Luar Negeri yang diterima di Jakarta, Rabu.

Hal itu disampaikan pemerintah RI sehubungan dengan penandatanganan Perjanjian antara Republik Demokratik Timor Leste dan Australia tentang Zona Maritim di Laut Timor melalui Komisi Konsiliasi, berdasarkan mekanisme di bawah Konvensi Hukum Laut 1982, di New York pada 6 Maret 2018 (waktu setempat).

"Pemerintah Indonesia menyambut baik penggunaan jalan damai di bawah Konvensi Hukum Laut 1982 dalam menyelesaikan perbatasan maritim antara kedua negara," kata pernyataan pers Kemlu RI.

Meskipun Indonesia bukan merupakan pihak dalam proses rekonsiliasi, Indonesia mengamati secara seksama proses rekonsiliasi dan berupaya memastikan bahwa konsiliasi tidak akan berdampak pada hak-hak maritim Indonesia berdasarkan Konvensi Hukum Laut (UNCLOS) 1982.

Terkait hal itu, Australia dan Timor Leste telah menyatakan bahwa konsiliasi keduanya berdasarkan UNCLOS 1982 tidak berdampak pada hak-hak maritim Indonesia.

Karena sifatnya selama ini rahasia, Pemerintah Indonesia baru akan mempelajari secara rinci perjanjian yang ditandatangani kedua negara tersebut setelah dokumen itu dibuka untuk publik.

Pemerintah mereservasi hak-haknya atas hasil konsiliasi Australia dan Timor Leste yang mungkin dapat mempengaruhi hak berdaulat Indonesia berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982.

Pewarta:
Editor: Aditia Maruli Radja
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar