Misalnya, pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan vokasi yang link and match antara industri dengan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
"Hingga saat ini, kami sudah meluncurkan program vokasi tersebut dalam lima tahap. Wilayahnya meliputi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Yogyakarta, Jawa Barat, Sumatera Utara, serta DKI Jakarta dan Banten. Total industri yang terlibat sebanyak 558 perusahaan dan 1.537 SMK," kata Airlangga melalui keterangan resmi diterima di Jakarta, Rabu.
Peluncuran program vokasi industri berikutnya, dijadwalkan untuk wilayah Sumatera Bagian Selatan (Jambi, Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Lampung) dengan target 55 industri dan 250 SMK.
Selanjutnya, Sulawesi Selatan dengan menggandeng sekitar 55 industri dan 250 SMK.
"Sebagai tindak lanjut program vokasi ini, kami telah bekerja sama dengan Institute of Technical Education (ITE) Singapura dan Formosa Technology Center di Taiwan untuk program pelatihan kepala sekolah dan guru produktif di SMK pada tahun 2018, sebanyak 200 orang," imbuhnya.
Kemenperin juga akan menyelenggarakan pelatihan teknis guru produktif di Indonesia sebanyak 700 orang dan magang guru di industri sebanyak 1.000 orang, serta fasilitasi penyediaan silver expert.
Di samping itu, Kemenperin menyelenggarakan Diklat 3in1. Diklat yang menerapkan sistem pelatihan, sertifikasi kompetensi, dan penempatan kerja ini, telah digelar untuk mendukung industri garmen, pengolahan kelapa sawit, karet, kakao, furnitur, plastik, kosmetik, semen dan petrokimia, elektronika, animasi serta otomotif.
"Kami juga memfasilitasi melalui pembangunan unit pendidikan vokasi. Saat ini, Kemenperin memiliki sembilan SMK, sembilan politeknik, satu akademi komunitas, dan satu program Diploma I industri. Pada 2019, akan ditambah tiga politeknik dan satu akademi komunitas," paparnya.
Menurut Airlangga, penyelenggaaan pendidikan di Politeknik dan Akademi Komunitas Industri tersebut, dilaksanakan dengan mengadopsi sistem pembelajaran dual system dari Jerman, di mana 50 persen belajar di kampus dan 50 persen praktik di industri.
"Seluruh unit pendidikan vokasi Kemenperin telah memiliki spesialisasi berbasis kompetensi serta link and match dengan industri," tegas Airlangga.
Bahkan, 90 persen lulusannya terserap industri saat wisuda.
Capaian ini karena unit pendidikan di lingkungan kemenperin dilengkapi fasilitas yang mendukung, seperti ruang workshop, laboratorium, teaching factory dengan mesin dan peralatan standar industri.
"Selain itu, tersedia Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan Tempat Uji Kompetensi (TUK) sehingga lulusan mendapat ijazah dan sertifikat kompetensi," imbuhnya. Kontribusi lainnya yaitu dari program sertifikasi kompetensi yang diselenggarakan oleh Kemenperin.
Dengan berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan tersebut, Kemenperin menargetkan lebih dari satu juta tenaga kerja industri kompeten yang dihasilkan dan telah tersertifikasi hingga tahun 2019.
Kemenperin mencatat, selama lima tahun terakhir (2013-2017) terjadi peningkatan jumlah tenaga kerja sektor industri dari 14,9 juta orang pada tahun 2013 menjadi 17 juta orang tahun 2017, atau rata-rata naik 512 ribu orang per tahun. Peran sektor industri dalam menyerap tenaga kerja, melonjak dari 13,54 persen pada tahun 2013 menjadi 14,05 persen tahun 2017.
Pewarta: Sella Panduarsa Gareta
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2018
