counter

Megawati: emansipasi perempuan bukan hanya persamaan derajat

Megawati: emansipasi perempuan bukan hanya persamaan derajat

Presiden Kelima Megawati Soekarnoputri (kiri) didampingi Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Ermaya Suradinata (kanan) berjalan menuju prosesi Penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa di kampus IPDN, Sumedang, Jawa Barat, Kamis (8/3/2018). IPDN memberikan penghargaan pertama Doktor Honoris Causa (DR.H.C) Politik Pemerintahan kepada Megawati Soekarnoputri karena dinilai sebagi sosok yang berpengetahuan luas mengenai politik dan pemerintahan serta konsisten menegakkan demokrasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. (ANTARA/M Agung Rajasa)

Tulisan Bung Karno itu yang menjadi landasan saya berpolitik."
Jakarta (ANTARA News) - Presiden RI kelima sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengatakan persoalan emansipasi perempuan bukan hanya soal persamaan derajat.

Berdasarkan tulisan Bung Karno yang berjudul "Kaum Ibu", dijelaskan bahwa emansipasi perempuan adalah bagian dari emansipasi bangsa yang artinya kesadaran kaum perempuan bersama laki-laki dalam mewujudkan Indonesia merdeka.

"Tulisan Bung Karno itu yang menjadi landasan saya berpolitik," ujar Megawati mengawali orasi ilmiahnya dalam acara penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa yang diberikan Institut Pemerintahan Dalam Negeri kepadanya di Jatinangor, Jawa Barat, Kamis.

Megawati menekankan berdasarkan tulisan Bung Karno, politik tidak boleh diskriminatif, dan harus melibatkan partisipasi seluruh rakyat. Partisipasi ruang dan akses rakyat bagi keputusan pembangunan bagi politik, ekonomi, budaya hanya dapat terjadi jika pemerintah bisa membukanya.

Dalam konteks kesetaraan hak politik bagi perempuan, sebagai ketua umum partai, Megawati mengakui selalu mengalami kesulitan untuk memenuhi persyaratan 30 persen perempuan dalam kepengurusan partai. Kesulitan itu menurutnya juga dialami seluruh pimpinan partai lain.

"Memang maksud dan niat untuk memberi kuota 30 persen sangat baik, tapi tataran di lapangan atau kenyataan sangat sulit sampai hari ini," jelas Megawati.

Megawati mengatakan dirinya pernah bertanya kepada seorang kader perempuan atas alasannya mau masuk dalam politik. Perempuan itu mengatakan ingin memiliki karier yang baik dalam politik.

Megawati melihat perempuan itu memang betul-betul aktif dalam berpolitik. Namun pada suatu ketika perempuan itu kembali ke Megawati dan meminta maaf karena harus mengundurkan diri.

"Alasannya sangat memprihatinkan. Karena harus memilih antara suami dengan politik. Saya lalu lemas, merasa tidak bisa memberi usul dan saran karena itu sudah masuk ranah keluarga," kata Megawati.

Dalam pengamatan Megawati ada fenomena yang terus berjalan yakni setelah Indonesia merdeka, kaum perempuan justru semakin surut di bidang politik.

"Berbeda dengan ibu-ibu waktu masih berjuang dengan bapak-bapak, masih terlihat gairah dan kiprah di bidang politik," ujarnya.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan undang-undang sudah menegaskan bahwa di Indonesia tidak ada diskriminasi antara laki-laki dan perempuan.

Namun dalam konsep tata kelola pemerintah kuota 30 persen perempuan masih dibatasi.

"Tapi kan harusnya tidak. Siapapun warga negara yang bisa dan mampu, mulai jadi Presiden sampai kepala desa atau jadi guru atau jadi ibu rumah tangga atau wartawan semua sama. Tidak ada diskriminasi," jelas Tjahjo.

Tjahjo memahami kesedihan Megawati atas masih adanya pola pikir berkembang bahwa wanita adalah orang belakang yang harus patuh pada suami.

"Saya kira itu yang beliau sedih, bahwa beliau pernah jadi orang nomor satu di negara ini, ketua umum partai terlama dan beranjak dari bawah. Beliau berharap tidak hanya laki-laki dan perempuan, tapi semua bangsa, siapa pun harus memiliki kesempatan berprestasi," jelas Tjahjo.

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar