Ternate (ANTARA News) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengharapkan agar realisasi Dana Desa (DD) tahun 2018 di Maluku Utara (Malut) ini bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar terus bergarak naik.

"Kalau tahun 2017 pertumbuhan ekonomi mencapai 6,8 persen lebih tinggi dibanding dibanding capaian tahun 2016 sebesar 5,77 persen, sehingga dengan adanya realisasi penggunaan DD ini ekonomi masyarakat bisa terwujud," kata Menkeu Sri Mulyani Indrawati usai menggelar pertemuan tertutup bersama seluruh bupati/wali kota di Malut, Kamis.

Menurut Menkeu, untuk Januari-Maret 2018 dan fokus adalah Dana Desa, transfer sudah direalisasikan, pertumbuhan ekonomi di Malut bisa terdongkrak.

Apalagi, Provinsi Maluku Utara memiliki posisi yang sangat strategis untuk bisa menjadi salah satu penyuplai dari trand perkembangan dunia dimana permintaannya sangat tinggi dan meningatkan tingkat modal atau hubungan jaringan bisa menjaga stabilitas ekonomi.

Selain itu, kalau dilihat dari mulai udara laut dan darat sehingga dia bisa mengkonek antara tempat produksi dengan tempat penanganan yaitu adalah barang yang mudah rusak dan ini harus dikelola secara baik.

Ditanya mengenai Malut masuk dalam daftar daerah termahal, namun Malut tidak ada tunjangan kemahalan.

Menkeu mengakui, ada tunjangan kemahalan untuk daerah perbatasan dan untuk personel Polda harus mendapat tunjangan kemahalan untuk daerah yang melayani perbatasan untuk berbagai bidang selama ini seperti dokter dan pendidikan.

Oleh karena itu, Kemenkeu telah memasuki unsur dari sisi tunjangan kemahalan itu karena itu porsi dari Pemerintah yang sudah cukup lama mengenali daerahnya dengan tingkat kesulitan berbeda pula.

Sementara itu, Ketua DPRD Malut, Alien Mus ketika dikonfirmasi mengakui telah menyampaikan berbagai masalah penyaluran dana ke daerah, terutama untuk dana APBD 2018 yang terlambat, sehingga dana sebesar Rp32 miliar karena molornya penetapan APBD, karena dana sebesar Rp32 miliar bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur.

Untuk itu, kata Alien, dengan begitu banyaknya dana yang tersedia di pusat dan bagaimana caranya bisa digunakan bagi kepentingan publik.

Pewarta: Abdul Fatah
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2018