Kulon Progo (ANTARA News) - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta mempercepat pengentasan kemiskinan di wilayah ini yang mencapai 20,03 persen atau tertinggi dari lima kabupaten dan kota di DIY.

"Kami memiliki program bedah rumah dari badan amil zakat daerah, bantuan perorangan hingga pemberdayaan ekonomi keluarga miskin. Kami optimistis kemiskinan di Kulon Progo akan berkurang dengan cepat," kata Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo di Kulon Progo, Senin.

Ia mengatakan kemiskinan di Kulon Progo ada dua kriteria, yakni kemiskinan absolut yang terdiri disabilitas dan jompo atau lanjut usia dan kemiskinan tidak permanen, seperti pengangguran.

"Kemiskinan absolut diikutkan dalam kartu keluarga salah satu keluarganya, dan diberikan bantuan setiap bulannya. Sedangkan kemiskinan tidak permanen yang dapat diberdayakan melalui pemberdayaan ekonomi dan program padat karya," kata dia.

Menurut Hasto, tingginya kemiskinan di wilayah itu, dikarenakan tingginya pendapatan perkapita yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yakni Rp312 ribu per kapita per bulan.

"Angka ini sangat tinggi dibandingkan dengan Gunung Kidul sebesar Rp270 ribu per kapita per bulan. Sehingga kemiskinan di Gunung Kidul turun hingga 16 persen, dan Kulon Progo sebesar 20 persen. Kalau pendapatan per kapita sekitar Rp270 ribu per bulan, maka kemiskinan menjadi 14 hingga 16 persen," kata Hasto.

Pada saat pendapatan per kapita Gunung Kidul dan Kulon Progo sama-sama sebesar Rp260 ribu sampai Rp270 ribu per kapita per bulan, angka kemiskinannya tidak jauh.

"Kenaikan pendapatan per kapita Kulon Progo dinaikan, karena Kulon Progo lebih konsumtif. Hal ini kesalahan kita, belum kaya tapi sudah konsumtif," katanya.

Hasto mengatakan berdasarkan data BPS, Kulon Progo lebih konsumtif karena banyaknya warga yang membeli mobil dan sepeda motor. Adanya pembangunan bandara menyebabkan angka konsumtif meningkat, sementara angka produktif belum naik.

"Hidup sederhana dengan tidak konsumtif, sehingga memiliki tabungan," katanya.

Sekretaris Komisi IV DPRD Kabupaten Kulon Progo Hamam Cahyadi mendesak pemerintah setempat terbuka mengenai data kemiskinan yang masih tinggi supaya dapat diatasi bersama-sama.

"Kemiskinan yang masih tinggi ini harus diakui dengan besar hati karena dengan mengakui kita akan bicara jujur untuk menyusun program-program pengentasan kemiskinan," kata Hamam.

Menurutnya, kemiskinan yang ditutup-tutupi tidak menyelesaikan persoalan yang mengakar, ibarat gunung es. "Keterbukaan data kemiskinan akan membuat semua pihak terlibat dalam percepatan pengentasan kemiskinan. Hal ini menjadi pekerjaan utama bupati," katanya.

Pewarta: Sutarmi
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2018