Di sela-sela kunjungan lapangan ke Desa Lukun di Buton, Rabu, ia mengatakan dana darurat diambil dari sebagian dana operasional Tim Restorasi Gambut Daerah (TRGD) dengan persetujuan Menteri Keuangan.
Dana darurat itu, menurut dia, hanya digunakan dalam kondisi mendesak seperti pembangunan sumur bor yang perlu segera dilakukan untuk pembasahan gambut guna mencegah kebakaran di luar area yang masuk perencanaan restorasi BRG tahun berjalan.
"TRGD Riau memang meminta agar bisa menggunakan anggaran operasional untuk darurat di luar dari area yang sudah ditargetkan direstorasi tahun 2018. Ini karena melihat di lapangan ternyata ada lokasi yang benar-benar kering, membutuhkan pembasahan segera, kalau mereka mengerjakan di luar area yang sudah menjadi target restorasi BRG tentu itu akan jadi temuan," kata Nazir.
"Yang mengajukan dana darurat ini TRGD Riau dan Sumatera Selatan. Permintaannya juga muncul karena ada laporan dari TRGD di lapangan, dari Dandrem, bahwa memang di beberapa lokasi tertentu sangat dibutuhkan sumur-sumur bor untuk bisa segera dilakukan pembasahan," kata dia, menambahkan aturan mengenai kriteria darurat sedang dibuat.
BRG mematok target restorasi gambut di Provinsi Riau pada 2018 mencapai 140 ribu hektare (ha), atau naik lebih dari 400 persen dibandingkan 2017. Selama 2017, restorasi gambut mencakup pembasahan khusus pada 27 ribu ha lahan di Riau.
Nazir optimistis target tinggi tersebut bisa dicapai karena sekarang lebih banyak yang terlibat dalam restorasi gambut, salah satunya Tim Restorasi Gambut Daerah dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Baca juga: BRG perbanyak pembasahan lahan gambut
Pewarta: Virna Puspa S
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2018
