"Kemarin (13/3) sudah dibahas dengan Wagub Provinsi DKI Jakarta Sandiaga Uno," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.
Menteri Basuki mengatakan salah satu masalah yang dihadapi Jakarta adalah masifnya penggunaan air tanah yang menyebabkan laju penurunan permukaan tanah (land subsidence) setiap tahunnya.
Untuk itu, katanya, sejumlah upaya sudah disiapkan dan bagi Kementerian PUPR adalah dengan meningkatkan pasokan air bagi warga Jakarta melalui sistem perpipaan dengan membangun Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jatiluhur dan SPAM Waduk Karian.
SPAM Jatiluhur tahap I dengan kapasitas 4.000 liter per detik, SPAM Jatiluhur Tahap II sebesar 5.000 liter per detik dan SPAM Waduk Karian sebesar 3.200 liter per detik.
"Jika SPAM Jatiluhur tahap I dan SPAM Karian dapat kita selesaikan, maka ini akan menjadi capaian bagi pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta dalam melayani masyarakat. Direncanakan dua proyek SPAM ini akan menggunakan skema KPBU (Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha). Kami siap memberikan dukungan Viability Gap Fund (VGF) dan dukungan APBN jika dibutuhkan," ujar Menteri Basuki.
Sementara itu Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Sri Hartoyo mengungkapkan dalam pertemuan tersebut dibicarakan mengenai kesiapan jaringan distribusi pada kedua SPAM tersebut, yang akan berpengaruh pada penetapan tarif. Diperkirakan besarnya investasi pembangunan SPAM Jatiluhur I Rp4 triliun, SPAM Jatiluhur II sekitar Rp6 triliun dan SPAM dari Waduk Karian sekitar Rp6 triliun.
"Kementerian PUPR bisa membantu sebagian atau seluruhnya untuk pembangunan jaringan distribusi utama. Nanti jaringan distribusi tersier dan sambungan rumah bisa dilaksanakan oleh Pemda DKI dan PDAM. Dengan demikian besaran tarif bisa terjangkau," kata Sri.
Untuk meningkatkan kualitas sanitasi di Ibukota, Kementerian PUPR juga akan membangun Jakarta Sewerage System dengan prioritas pada zona 1 dan zona 6 dari rencana 15 Zona (Zona 0-14). Proyek ini diharapkan dimulai pada tahun 2018 dan selesai pada 2022.
Sudetan Ciliwung
Selain itu juga dibahas kelanjutan pembangunan Sodetan Ciliwung yang terhenti karena kendala lahan.
Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR Imam Santoso mengatakan Pemprov DKI Jakarta berkomitmen untuk penyelesaian ganti rugi pembebasan lahan.
"Kementerian PUPR sudah memulai pembangunan Sodetan Ciliwung dengan nilai kontrak saat itu Rp500 miliar dan progresnya sudah 50 persen. Namun terhenti, karena adanya lahan yang belum bebas di lokasi inlet sudetan, seluas 13.000 m3 di daerah Bidaracina, Kecamatan Jatinegara. Begitu selesai pembebasan lahannya, langsung kita lanjutkan pembangunannya," ujar Imam.
Sudetan Ciliwung sepanjang 1,27 km akan mengalirkan debit banjir Sungai Ciliwung sebesar 60 m3/detik ke Kanal Banjir Timur.
Kementerian PUPR juga tengah menyelesaikan pembangunan Rumah Susun Sewa Pasar Rumput yang saat ini progresnya sudah 38,9 persen dan ditargetkan selesai pada akhir 2018. Rusun sewa 3 tower ini memiliki jumlah 1.985 unit tipe 36 yang nantinya akan dikelola Pemprov DKI Jakarta.
Pewarta: Edy Sujatmiko
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2018
