Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah meminta PT Pertamina (Persero) lebih fleksibel dalam menjalankan program konversi minyak tanah ke "liquified petroleum gas" (LPG). Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro sebelum raker dengan Komisi VII DPR, di Jakarta, Senin, mengatakan dalam masa transisi, pelaksanaan program konversi LPG wajar mengalami berbagai kendala. "Kami telah minta Pertamina agar lebih fleksibel dalam menjalankan program konversi," katanya. Menurut Purnomo, Pertamina tidak perlu langsung menarik minyak tanah di wilayah konversi, apabila memang masih diperlukan masyarakat. "Kalau memang tidak bisa ditarik secara drastis, maka bertahap saja. Artinya, minyak tanah tetap harus dipasok," katanya. Ia juga meminta Pertamina dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) tidak saling menyalahkan atas terjadinya dinamika di lapangan dalam masa transisi program konversi ini. "Kedua institusi itu harus saling berkoordinasi dalam menjalankan program ini," katanya. Menurut dia, sebagai pelaksana kewajiban pelayanan publik (public service obligation/PSO), Pertamina di samping mendistribusikan BBM bersubsidi, juga harus mengetahui simpul-simpul mana yang rawan penyalahgunaan. Di sisi lain, tambahnya, BPH Migas juga perlu memantau langsung ke lapangan. "Saya sudah minta beberapa kali agar BPH Migas aktif dalam pengawasan BBM bersubsidi," katanya. Sementara itu, Ketua Komisi VII DPR Agusman Effendi mengatakan pemerintah, yakni BPH Migas dan Departemen ESDM, harus bertanggung jawab atas kelangkaan minyak tanah yang terjadi akibat program konversi. "Pertamina hanya pelaksana. Pemerintah lah yang memiliki peran mengawasi dan bertanggung jawab atas kelangkaan minyak tanah," katanya. (*)

Copyright © ANTARA 2007