counter

Republik Demokratik Kongo situasinya sangat memprihatinkan

Republik Demokratik Kongo situasinya sangat memprihatinkan

Angkatan Bersenjata Republik Demokratik Kongo (FARDC) membawa peti berisi peluru menuju kota Kimbau, provinsi North Kivu, Republik Demokratik Kongo, Senin (19/2/2018). (REUTERS/Goran Tomasevic)

PBB, New York (ANTARA News) - Wakil Sekretaris Jenderal PBB Urusan Kemanusiaan Mark Lowcock pada Senin (19/3) menyerukan tindakan mendesak internasional guna menangani kondisi kemanusiaan di Republik Demokratik Kongo (DRC).

Tindakan mendesak diperlukan sebab kebutuhan kemanusiaan, akibat konflik dalam negeri, telah berlipat selama satu tahun belakangan, kata Lowcock kepada Dewan Keamanan PBB.

Sebanyak 13 juta orang memerlukan bantuan kemanusian, kata Lowcock, sebagaimana dikutip Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Selasa pagi. Lebih dari 4,6 juta anak menderita gizi buruk akut, termasuk 2,2 juta yang menderita gizi buruk sangat akut, katanya. Ia menambahkan ada wabah yang menjamur, termasuk wabah kolera terburuk dalam 15 tahun.

Hampir 746.000 orang Kongo telah menyelamatkan diri ke berbagai negara tetangga sementara DRC juga menampung lebih dari 540.000 pengungsi, katanya.

Kekerasan seksual juga tersebar luas, kebanyakan tak dilaporkan dan tak ditangani, dan sebagian besar terhadap anak kecil, katanya.

Lowcock, yang mengunjungi DRC pekan lalu, menggaris-bawahi bahwa kekurangan dana adalah satu penghambat terbesar bagi reaksi kemanusiaan.

Pada 2017, PBB dan mitra kemanusiaannya memberikan bantuan dan perlindungan penyelamat nyawa buat lebih dari 4,2 juta orang. Tahun ini, badan dunia tersebut bermaksud menjangkau 10,5 juta orang, kata Lowcock.

Ia memperingatkan tanpa bantuan kemanusiaan, keadaan akan jauh lebih buruk.

Ia juga menekankan pentingnya penanganan pangkal krisis itu, termasuk membuat kemajuan di bidang politik dan penyelenggaraan pemilihan umum yang adil.

Pemerintah yang lemah dan banyak kelompok bersenjata yang aktif telah mengakibatkan situasi kemanusiaan yang parah serta penyebaran luas kekerasan seksus serta pelanggaran besar hak asasi manusia, serta kemiskinan parah.

Di sektor politik, kesepakatan pada 31 Desember 2016 memungkinkan Presiden Joseph Kabila --yang telah berkuasa sejak 2001, mempertahankan posisinya setelah masa jabatannya berakhir, dengan syarat bahwa pemilihan umum akan diselenggarakan selama 2017. Tapi pemilihan umum itu ditunda dengan alasan logistik.

Pada 5 November 2017, komisi pemilihan umum di negeri tersebut mengeluarkan kalendar pemilihan umum bagi pemilihan presiden, anggota dewan legislatif dan pemilihan provinsi pada 23 Desember 2018.

Dewan Keamanan telah berulangkali memperingatkan agar tak ada penundaan lebih lanjut dalam pelaksanaan pemilihan umum.

Lowcock mengatakan kemajuan di DRC mungkin dilakukan. "Selama 15 tahun belakangan, prasarana di banyak kota besar utama telah meningkat, angka kematian anak telah turun dan angka imunisasi telah naik."
 

Pewarta:
Editor: Aditia Maruli Radja
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar