Kualalumpur (ANTARA News) - Pemerintah Malaysia dan partai berkuasa pada Selasa membantah mempekerjakan Cambridge Analytica, perusahaan pengulas data Inggris, yang dituduh memanipulasi data jutaan pengguna Facebook.

"New York Times" dan "British Observer" melaporkan bahwa Cambridge Analytica menguasai data pribadi, yang diambil dari lebih dari 50 juta pengguna Facebook, untuk mendukung kampanye pemilihan presiden Donald Trump pada 2016.

Dalam rekaman video, yang direkam diam-diam oleh Channel 4 News Inggris, pejabat Cambridge Analytica juga mencatat telah menggunakan jaringan perusahaan perlindungan untuk menyamarkan kegiatan mereka dalam pemilihan umum di Malaysia, Meksiko dan Brasil, di antara berbagai negara tempat mereka bekerja untuk mempengaruhi hasil pemilihan umum.

"Bertentangan dengan laporan media, baik Cambridge Analytica maupun perusahaan induknya, SCL Group, tidak pernah -sekarang atau pada masa lalu- dikontrak, dipekerjakan atau dibayar dengan cara apa pun oleh Barisan Nasional, Kantor Perdana Menteri atau bagian dari Pemerintah Malaysia," kata kantor Perdana Menteri Malaysia Najib Razak pada Selasa. Barisan Nasional (BN) adalah koalisi penguasa Malaysia.

SCL dan Cambridge Analytica tidak menanggapi permintaan untuk berkomentar mengenai usaha mereka di Malaysia. Cambridge Analytica sebelumnya telah membantah semua klaim media dan mengatakan pihaknya menghapus data setelah mempelajari informasi yang tidak mematuhi aturan perlindungan data.

Malaysia bersiap untuk pemilihan nasional yang harus diadakan pada Agustus, dengan beberapa sumber mengatakan bahwa pemungutan suara kemungkinan diadakan pada awal April. Koalisi Najib secara luas diperkirakan akan mempertahankan kekuasaan.

Kantor Najib juga mengatakan bahwa SCL telah menginformasikan kepada pemerintah bahwa "saran Cambridge Analytica mengenai pemilihan umum 2013 diberikan secara pribadi kepada Mukhriz Mahathir," yang saat itu bersama koalisi yang berkuasa, namun sekarang merupakan bagian dari oposisi.

"Perwakilan SCL juga menegaskan bahwa dia melapor langsung ke Mukhriz Mahathir, bukan BN atau pemerintah," kata kantor Najib.

Mukhriz mengatakan bahwa pernyataan PMO itu menyesatkan.

"Secara kategoris saya menolak hubungan dengan Cambridge Analytica kapan pun," katanya. Sebelumnya pada hari itu, dia menolak menerima analisis, data atau saran dari firma tersebut.

Mukhriz adalah putra mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad, yang sekarang menjadi kandidat perdana menteri oposisi.

Menurut laman web Cambridge Analytica, perusahaan tersebut "mendukung Barisan Nasional di negara bagian Kedah dengan kampanye perpesanan yang ditargetkan menyoroti perbaikan sekolah mereka sejak 2008". Perusahaan tersebut juga mencatat bagaimana BN merebut kembali kekuasaan dari oposisi dalam pemilihan 2013.

Mukhriz diangkat menjadi menteri besar Kedah setelah kemenangan pada 2013, namun dipecat oleh partai berkuasa pada 2016 setelah mengkritik Najib dalam skandal korupsi, demikian Reuters melaporkan.

(Uu.KR-DVI/B002)

Pewarta: SYSTEM
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2018