Jakarta (ANTARA News) - Kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi perlu difokuskan untuk meningkatkan daya beli masyarakat sebagai salah satu upaya memperkuat fondasi perekonomian terutama di kalangan rakyat kecil.

"Daya beli harus diperkuat melalui berbagai bantuan sosial," kata Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan dalam rilis di Jakarta, Rabu.

Politisi PAN itu meminta Pemerintah memperbesar bantuan sosial untuk meningkatkan daya beli masyarakat karena peningkatan daya beli dinilai akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Sebelumnya, Anggota DPR Fraksi PKS Ecky Awal Mucharram menilai, pemerintah perlu lebih menyoroti dampak terhadap kebijakan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi sejak tanggal 24 Februari 2018 lalu terhadap inflasi terutama kaitannya dengan daya beli warga.

"Tentu, daya beli akan kembali terganggu karena langkah (penyesuaian harga BBM nonsubsidi) ini menyulut inflasi," kata Ecky.

Ia menyatakan bahwa inflasi pada akhirnya juga dinilai akan lebih menekan bagi rakyat kecil, meski kebijakan yang diambil tidak terkait dengan kepentingan mereka.

Ecky juga mengemukakan, pertumbuhan ekonomi memiliki tendensi melambat, karena terjadinya fenomena perlambatan konsumsi rumah tangga akibat penurunan daya beli.

Sebagaimana diwartakan, Presiden Joko Widodo berharap kementerian melaksanakan program padat karya tunai dalam rangka perbaikan sarana di daerah dan meningkatkan daya beli dan konsumsi masyarakat.

"Semuanya kami harapkan akan masuk ke padat karya tunai," kata Presiden Jokowi usai meninjau Program Padat Karya Irigasi dan Pengerasan Jalan Pertanian di Desa Kempek, Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Minggu (11/3).

Presiden menyebutkan pada 2018 ini di seluruh Indonesia ada sekitar 5.000 lokasi proyek padat karya tunai. Namun jumlah itu baru berasal dari Kementerian PUPR.

Sebelumnya, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Eko Putro Sandjojo menyatakan, daya beli masyarakat pedesaan ditargetkan mencapai Rp100 triliun setelah terlaksananya program dana desa sejak 2014 yang terus berlanjut hingga tahun 2018.

"Dampak peningkatan ekonomi yang luar biasa tersebut terjadi karena adanya keharusan bagi desa untuk menggunakan Dana Desa secara swakelola, dimana mulai tahun ini kami mengintensifkan penggunaan Dana Desa untuk program padat karya," ujar Mendes.

Eko Putro menambahkan jumlah dana desa yang dikucurkan tahun ini mencapai Rp60 triliun diperkirakan bakal meningkatkan daya beli masyarakat desa hingga Rp100 triliun. Nantinya akan ada 30 persen dana desa dialokasikan untuk program padat karya.

Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2018