Protes reformasi Macron, pegawai sipil Prancis gelar unjuk rasa

Protes reformasi Macron, pegawai sipil Prancis gelar unjuk rasa

Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Kepala Staf Angkatan Darat Prancis Jenderal Pierre de Villiers tiba di mobil komando untuk parade militer tradisional Bastille Day di Champs Elysees di Paris, Prancis, Jumat (14/7/2017). (REUTERS/Stephane Mahe)

Paris (ANTARA News) - Para guru, perawat rumah sakit, masinis kereta, dan pengendali maskapai penerbangan berencana menggelar mogok kerja dan turun ke jalanan Prancis pada Kamis untuk menentang upaya reformasi dari Presiden Emmanuel Macron.

Meski serikat kerja kesulitan untuk mengumpulkan massa dalam beberapa bulan terakhir, itu adalah unjuk rasa pertama yang melibatkan para pegawai sipil dan para staf kereta.

"Keresahan dan kekhawatiran menyebar dengan sangat cepat," kata Jean-Marc Canon dari EGFF-CGT, yang merupakan salah satu serikat kerja pegawai sipil terbesar di Prancis, seperti dilaporkan Reuters.

Sekitar 150 unjuk rasa diperkirakan terjadi di berbagai kota Prancis, termasuk dua di kota Paris pada pukul 13.00 GMT (atau sekitar 20.00 WIB). Gelombang demonstrasi itu diperkirakan akan menyebabkan pembatalan 60 persen jadwal kereta cepat, 75 persen kereta dalam kota, dan 30 persen penerbangan di kota Paris.

Berbagai jajak pendapat menunjukkan sebuah paradoks: sebagian besar warga mendukung aksi unjuk rasa dari para pegawai sipil, namun mereka juga mendukung kebijakan reformasi sang presiden, termasuk memotong jumlah pegawai sipil dan penerapan gaji berdasar prestasi.

Paradoks tersebut membuat pemerintah, yang pada tahun lalu mengubah undang-undang tenaga kerja dan menerapkan berbagai reformasi yang sensitif, menegaskan akan tetap meneruskan rencana mereka.

Pada Selasa pagi, usai para pensiunan turun ke jalan, Perdana Menteri Edouard Philippe mengatakan bahwa pemerintah akan mengubah kebijakan terhadap 100.000 pensiunan termiskin dari total tujuh juta pensiunan yang menentang kenaikan pajak.

Pernyataan tersebut merupakan indikasi bahwa pemerintah juga siap membuat pengecualian, meski tegas terhadap reformasi yang sudah direncanakan.

"Apa yang kami butuhkan adalah menghindari penyatuan semua keluhan, sebagaimana pernah terjadi pada tahun 1995," kata seorang pejabat pemerintah, merujuk pada demonstrasi terbesar di Prancis yang memaksa pemerintah pada saat itu untuk membatalkan sejumlah kebijakan.

"Situasi saat ini sangat berbeda dengan apa yang terjadi tahun 1995. Saat itu ada perbedaan yang jauh antara apa yang dijanjikan pemerintah semasa kampanye, dan apa yang mereka lakukan," kata dia.

Pegawai sipil di Prancis saat ini menentang rencana pemotongan jumlah pegawai sipil sampai dengan 120.000 orang pada 2022. Selain itu mereka juga memprotes penerapan gaji berdasarkan prestasi.

Di sisi lain, para pekerja di sektor kereta tidak setuju atas rencana pemerintah menghapus jaminan kerja seumur hidup, kenaikan gaji otomatis setiap tahun, dan uang pensiun dini yang besar.

(Uu.G005/A/C003)
 

Pewarta:
Editor: Heppy Ratna Sari
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar