"Pemerintah lokal mempunyai kewajiban melindungi kawasan hutan miliknya dengan beberapa elemen yang harus diperhatikan," katanya kepada Antara di Jayapura, Kamis malam.
Menurut Vincent, dalam setiap kunjungannya, jika bertemu dengan pejabat lokal, hal-hal seperti keseimbangan pembangunan selalu ditekankan.
"Kami sangat fokus pada beberapa bidang, salah satunya adalah pembangunan berkelanjutan apalagi di Papua merupakan wilayah yang hutannya cukup luas," ujarnya.
Dia menjelaskan selain bertemu dengan pemerintah lokal, pihaknya juga menggelar pertemuan dengan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang perlindungan lingkungan agar dapat saling mendukung dalam proyek-proyek terkait seperti penggunaan tanah, hak atas tanah masyarakat lokal dan lain sebagainya.
"Beberapa proyek yang didanai oleh Uni Eropa juga bergerak di bidang perlindungan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan sehingga hal ini terus dititikberatkan kepada pemerintah lokal untuk diawasi," katanya lagi.
Dia menambahkan Uni Eropa memiliki kerangka kerja yang kuat juga di bidang sumber daya air, seperti halnya perlindungan alam, di mana begitu besar manfaatnya sehingga diperlukan pengelolaan secara terpadu.
"Sektor peradilan yang kuat merupakan perangkat penting untuk melindungi sumber daya air dan lingkungan hidup sehingga kerja sama antara Uni Eropa dan Indonesia dalam upaya memulihkan kerusakan dan kerugian lingkungan melalui gugatan perdata terealisasi dalam proyek SUSTAIN (dukungan untuk reformasi peradilan di Indonesia)," ujarnya lagi.
Pewarta: Hendrina Dian Kandipi
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2018
