Enggartiasto mengatakan, hingga 2017 telah terbentuk 32 DTU atau sekitar enam persen dari 514 kabupaten kota di Indonesia, dan sebanyak 943 PTU di 34 provinsi atau sekitar 9,8 persen dari total 9.559 unit pasar tradisional di Indonesia.
"Saya memberikan apresiasi yang tinggi atas partisipasi sembilan daerah dalam pembentukan DTU 2018 dan diharapkan dapat menyelesaikan seluruh tahapannya dengan baik," kata Enggartiasto, dalam keterangan tertulis yang diterima, Sabtu.
Kesembilan daerah yang dicanangkan sebagai calon DTU 2018, yakni Kota Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau, Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat, Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Selain itu juga Kota Ambon Provinsi Maluku, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Buleleng Provinsi Bali, dan Kota Pekanbaru Provinsi Riau.
Jaminan kebenaran dalam hal penggunaan alat ukur, khususnya dalam transaksi perdagangan menjadi hal yang penting peranannya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi secara makro.
"Secara tidak langsung, dampak ekonomi proses pengukuran sangat berpengaruh terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) maupun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) masing-masing daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota," kata Enggartiasto.
Pewarta: Vicki Febrianto
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2018
