Menurut Kepala Bidang (Kabid) Perikanan dan Budi Daya pada Dinas Perikanan Pemkab Sampang Moh Mahfud di Sampang, Senin, pengembangan lahan garam terintegratif itu juga dimaksudkan untuk menciptakan sistem perekonomian terpadu antara petambak dengan kelompok masyarakat yang bergerak di bidang usaha jenis lainnya.
"Lahan tambak garam yang kami siapkan untuk pengembangan lahan terintegratif ini seluas 15 hektare," ujar Mahfud.
Lahan seluas itu, akan menjadi tahan percontohan dan nantinya akan dikembangkan dalam skala yang lebih luas lagi.
"Mengapa kita menerapkan pola percontohan dengan jumlah lahan terbatas? Karena masyarakat biasanya bisa mengikuti rencana yang kami inginkan, apabila sudah ada hasilnya," ujar Mahfud.
Menurut dia, pada sistem sistem pengolahan lahan garam terintegrasi itu, nantinya para petambak garam diminta untuk menyusun rencana kerja dan perencanaan bisnis, bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Di lahan yang akan dipersiapkan itu, nantinya juga akan dilengkapi dengan tandon air, pembangunan meja kristalisasi garam, dan peningkatan akses jalan.
"Jadi, program ini ditanggung atau dibiayai oleh pemerintah. Masyarakat bisa berpartisipasi dengan menyediakan lahan bagi yang memiliki lahan tambak garam," ujar Mahfud.
Sementara, terkait program itu, pemkab melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Sampang juga telah melakukan pendidikan dan pelatihan kepada perwakilan petambak garam dengan menghadirkan pemateri dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), PT Garam, dan Dinas Tenaga Kerja setempat.
Pewarta: Abd Aziz
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2018
