"Untuk mendukung pertumbuhan yang inklusif, Indonesia perlu melakukan belanja lebih efektif untuk pendidikan dan membelanjakan lebih banyak di bidang prioritas seperti infrastruktur, kesehatan, dan bantuan sosial," kata Gil Sander dalam pemaparan di Jakarta, Selasa.
Meski demikian, Gil Sander mengingatkan agar belanja yang lebih efektif tersebut didukung pengumpulan penerimaan pajak yang lebih ramah pertumbuhan dan efisien untuk membangun fondasi pertumbuhan yang lebih berkualitas.
"Penerimaan dengan cara-cara yang efisien dan ramah pertumbuhan bisa dilakukan dengan reformasi pajak yang terkait dengan perluasan basis pajak, penyederhanaan peraturan pajak dan penguatan manajemen kepatuhan," katanya.
Ia menjelaskan selama ini kebijakan fiskal telah memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi, namun belum berhasil dalam menekan tingkat kesenjangan karena kurang efektifnya penerimaan dan penyerapan belanja publik.
Hal itu, menurut dia, telah menekan potensi pertumbuhan ekonomi lebih inklusif, karena berkurangnya pengeluaran di bidang infrastruktur, pendidikan kesehatan dan bantuan sosial yang dibutuhkan untuk mengatasi persoalan ketimpangan.
"Belanja di bidang-bidang prioritas baru-baru ini meningkat karena adanya realokasi belanja dari subsidi energi. Namun, realisasi penerimaan yang rendah terus menghambat peningkatan belanja sektor prioritas," kata Gil Sander.
Baca juga: Menurut Bank Dunia, 2018-2020 ekonomi Indonesia tumbuh lebih besar
Baca juga: Empat strategi Kemenperin mendorong ekonomi inklusif
Baca juga: Lagarde: Ekonomi lebih inklusif untuk atasi kesenjangan
Dalam 15 tahun terakhir, kebijakan fiskal dinilai belum berhasil mengatasi persoalan kesenjangan karena kontribusi pajak serta belanja publik hanya mampu menurunkan koefisien gini Indonesia sebesar 0,04 poin, bandingkan dengan Afrika Selatan sebesar 0,18 poin.
Untuk itu, sangat penting bagi Indonesia untuk mendorong belanja lebih efektif agar pertumbuhan ekonomi lebih inklusif melalui efektivitas belanja Kementerian Lembaga dan pemerintah daerah serta melakukan realokasi lebih lanjut pengeluaran lintas sektoral dan di dalam sektor.
"Dengan demikian, kebijakan fiskal mempunyai peran untuk mengatasi kesenjangan dan mengubah nasib masyarakat kurang mampu. Melalui upaya belanja di sektor prioritas maka pertumbuhan ekonomi bisa lebih inklusif," tambahnya.
Pewarta: Satyagraha
Editor: Gilang Galiartha
Copyright © ANTARA 2018
