"Pencopotan Irwanto setelah dilakukan evaluasi yang ternyata gagal dalam proses pencatatan kepegawaian, sehingga basis data Pemprov Maluku Utara terlihat kacau dan menunjukkan bersangkutan tidak mampu menjalankan tugas sebagai Kepala BKPSDM, " katanya di Ternate, Selasa.
Muhammad menerbitkan Surat Keputusan (SK) penunjukan Plt Kepala BKPSDM kepada kepada Jamdi Tomagola yang sebelumnya sebagai Sekretaris BKPSDM.
Menurut dia, evaluasi dilakukan agar bisa menertibkan basis data untuk mengetahui pegawai sebanyak 7.000 itu dari mana saja maupun apa yang dikerjakan.
"Pegawai sebanyak ini jangan sampai ada yang bekerja, tetapi ada juga yang tidak bekerja. Pegawai tidak jelas itu sangat berdampak terhadap pembayaran berbagai hak-hak mereka," ujar Muhammad.
Karena itu, jabatan eselon III maupun IV saat ini masih dievaluasi basis datanya.
Plt Kepala BKPSDM telah diinstruksikan agar memperbaiki basis data, termasuk sistem pembayaran pegawai.
Muhammad juga memandang perlu melakukan pelelangan jabatan dalam waktu dekat agar semua Plt dapat didevinitifkan.
Bahkan, Plt BKPSDM diinstruksikan agar pelelangan jabatan harus dilakukan pada April 2018 karena Sekda telah mempersiapkan mkekanismenya melalui koordinasi dengan Komisi ASN.
Disinggung mengenai edaran Kemendagri untuk tidak dilakukan pergantian, dia menjelaskan, telah siap bertanggungjawab kepada Kemendagri dan KASN atas pencopotan pejabat eselon II di Pemprov Maluku Utara.
"Saya sebagai kepala daerah mempunyai tanggungjawab terhadap provinsi ini sehingga pejabat eselon II yang Plt diupayakan definitif melalui lelang jabatan agar ada kepastian sehingga mereka bisa bekerja optimal," tandas Muhammad.
Baca juga: Mau daftar PNS?, Yogyakarta tahun ini usulkan 813 formasi
Baca juga: Permainan angklung CPNS-Jokowi dapat rekor MURI
Baca juga: Presiden Jokowi minta para birokrat "kepo"
Pewarta: Abdul Fatah
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2018
