Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Aljazair Abdelaziz Benali Cherif mengatakan kesepakatan itu adalah "satu langkah di arah yang benar menuju perujukan nasional dan saling pengertian di Libya", demikian laporan kantor berita resmi Aljazair, APS.
Abdelaziz Benali mengatakan Aljazair menekankan pentingnya penyatuan semua lembaga nasional, termasuk penyatuan militer di bawah pemerintah sipil, dengan peran pemeliharaan keamanan dan integritas Libya.
Wakil dari Kota Zentan dan Misrata di Libya bertemu pada Rabu lalu dan membuat pernyataan akhir, yang menegaskan "perlunya untuk menyatukan militer dan polisi di bawah pemerintah sipil dan memerangi terorisme dalam segala bentuknya".
Libya telah dirongrong perang saudara sejak penggulingan dan terbunuhnya pemimpin negeri itu Muammar Gaddafi pada 2011, yang akhirnya memecah negara yang dicabik perang tersebut menjadi dua pemerintah --satu di Tripoli, yang didukung PBB, dan satu lagi --yang didukung parlemen serta berorientasi militer-- di Tobruk.
Aljazair telah melancarkan upaya diplomatik guna mendorong dialog perdamaian di Libya, kata Xinhua. Negara Afrika Utara tersebut berkeras bahwa campur-tangan militer asing hanya akan mengakibatkan kekacauan lebih jauh dan bukan menyelesaikan krisis di Libya.
Aljazair prihatin bahwa ketidak-stabilan di Libya akan mempengaruhi keamanan dalam negeri Aljazair dalam jangka panjang.
(Uu.C003)
Pewarta: Chaidar Abdullah
Editor: Heppy Ratna Sari
Copyright © ANTARA 2018
