Berbagai faktor yang menghambat terbangunnya jaringan transmisi listrik dari PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). Mulai dari kurangnya dana investasi hingga mahalnya mahalnya biaya operasional dan logistik di daerah-daerah terpencil mengingat belum adanya akses transportasi yang memadai.
Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2017 tentang Penyediaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) Bagi Masyarakat Yang Belum Mendapatkan Akses Listrik. Tak lain, Perpres ini hadir untuk menerangi daerah-daerah yang belum terjangkau listrik dari PLN, tepatnya di daerah tertinggal, terisolir, dan terluar (3T).
"LTSHE memang dirancang untuk rumah-rumah di kawasan terisolir, yang letaknya berpencar-pencar, serta sulit dijangkau jaringan PLN," ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan saat membagikan LTSHE di kabupaten Lanny Haya, Papua, pada 14 Februari 2018. "Meskipun kapasitasnya kecil, tapi ini menjadi salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam rangka pra-elektrifikasi."
LTSHE adalah perangkat pencahayaan berupa lampu bertenaga surya fotovoltaik berkapasitas sekitar 20 watt peak yang mampu beroperasi hingga 6 jam dalam satu kali pengisian. Selain menyediakan penerangan dari empat unit lampu LED, LTSHE juga dilengkapi dengan unit USB pengisi daya baterai telepon genggam.
Pemerintah melalui Kementerian ESDM mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 332,8 miliar untuk menyediakan 95.729 unit LTSHE selama 2017. Hasilnya, sebanyak 79.564 rumah di enam provinsi (Riau, NTB, NTT, Maluku, Papua Barat, dan Papua) telah atau dalam proses terpasang LTSHE. Sementara itu, Kementerian ESDM menargetkan 175.782 rumah di 15 provinsi lainnya akan terpasang LTSHE selama 2018.
Pewarta: PR Wire
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2018
