Majalengka (ANTARA News) - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menilai kerja sama antara Pemerintah Daerah Jawa Barat, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Bandara Internasional Jawa Barat dan PT Angkasa Pura II bisa dijadikan contoh untuk proyek-proyek lain.

"Saya apresiasi, bandara yang didanai pemda, pemerintah pusat dan swasta," katanya.

Hal itu dikarenakan pembangunannya melibatkan banyak pihak dan menerapkan inovasi baru dalam hal skema pendanaanya, yaitu melalui mekanisme Reksadana Dana Penawaran Terbatas (RDPT).

"Ini bukan uang diberikan begitu saja, perusahaan ini galang dana untuk ekuitas, seperti `convertible bond`," katanya.

Dia mengatakan saat ini BIJB terus mengumpulkan pinjaman hingga Rp906 miliar.

"Ini bandara contoh pemda yang bersungguh-sungguh punya mimpi punya bandara besar," katanya.

Namun begitu, ada beberapa hal yang memjadi pesan Menhun kepada BIJB dan PT Angkasa Pura II (Persero) yang nantinya akan memgelola bandara.

Pertama, Menhub meminta operator benar-benar menempatkan para pekerja yang profesional.

Memang BIJB menyerap banyak tenaga kerja masyarakat sekitar, namun para pekerja tersebut diarahkan untuk ditempatkan di bandara eksiating yang dikelola AP II, seperti Bandara Husen Sastranegara, Bandung.

Sebelum diresmikan, Budi meminta untuk dilakukan uji coba lebih awal, dengan begitu berbagai persoalan yang mengalami masalah bisa segera ditangani.

Biasanya uji coba dilakukan satu minggu sebelum diresmikan, tapi Menhub meminta dua minggu sebelumnya harus sudah mulai diuji coba.

Kemudian, manejemen harus benar-benar mempersiapkan teknologi yang saling terintegrasi, biasanya siatem integrasi "ticketing" dengan bagasi yang butuh perhatian khusus.

Dalam kesempatan sama, Direktur Utama BIJB

Virda Dimas Ekaputra mengatakan saat ini porsi saham yang dimiliki BIJB adalah 13 persen dan AP II 25 persen.

"RDPT kita 38 persen dengan AP II dan saat ini sudah mencukupi untuk kecukupan modal, yaitu Rp930 miliar," katanya.

Dia menambahkan dalam peraturan, BUMD bisa mengambil porsi hingga 51 persen.

"Nanti kita harapkan bertambah, kemudian untuk pengoperasian yang berkaitan dengan operasional dan perawatan itu AP II dan untuk komersial BIJB," katanya.

Saat ini BIJB berkolaborasi dengan AP II untuk mengoperasikan Bandara Kertajati dengan menggunakan Badan Usaha Bandar Udara (BUBU) milik AP II dengan pengoperasian oleh AP II 17 tahun hingga 2035.

Baca juga: Bandara Kertajati ditargetkan bisa layani mudik Lebaran
Baca juga: Kertajati bisa didarati Airbus 330, sebagian haji Jabar diterbangkan dari sini

Pewarta: Juwita Trisna Rahayu
Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2018