Harapan disampaikan sejumlah tokoh dan pengurus ormas dalam dialog yang digelar organisasi kemahasiswaan yang tergabung "Cipayung Plus" di Medan, Jumat.
Pengurus Persatuan Ustadz/Ustadzah Nasionalis (PUN) Sumut Ustadz Ade Darmawan yang menjadi salah satu pemateri dialog mengatakan, pihaknya sangat berharap para politisi di Sumut tidak menggunakan isu SARA sebagai salah satu bahan dalam kampanyenya.
Komitmen tersebut perlu diperhatikan untuk meminimalisasi maraknya penyebaran pernyataan yang dapat berujung pada ujaran kebencian dalam pilkada di Sumut.
"Agama tidak perlu diseret sedemikian jauh dalam gelanggang politik praktis, apalagi menyebabkan keresahan di tengah umat," katanya.
Seharusnya, kata Ade Darmawan, penyelenggaraan aktivitas politik tetap dapat menjaga dan mengedepankan etika dan kerukunan umat.
Karena itu, semua pihak diminta untuk tidak menghalalkan segala cara, apalagi hingga "membajak" sedemikian rupa hanya untuk memenangkan pasangan calon yang didukung.
"Ingat, agama itu terlalu suci untuk `dibajak` demi kepentingan politik sesaat. Jika itu terjadi , saya khawatirkan kebhinekaan di Indonesia, terutama Sumut akan porak poranda," katanya.
Hal serupa juga disampaikan pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Medan Dr Hasan Maksum yang menilai penggunaan isu SARA dalam pilkada telah membuat masyarakat menjadi resah.
"Isu agama yang dipolitisasi justru berpotensi menimbulkan konflik di tengah masyarakat," katanya.
Dalam dialog tersebut, mahasiswa yang peserta diskusi diajak untuk mendiskusikan rekaman video rekaman Wasekjen MUI Pusat Tengku Zulkarnain yang menyebutkan adanya sejumlah kasus pembakaran masjid di Sumut.
Setelah didiskusikan, peserta dialog meminta kepolisian untuk mengungkap kasus yang dapat dikategorikan pidana tersebut.
Namun jika informasi tersebut tidak benar, pihak kepolisian juga diminta untuk menjelaskannya, termasuk meminta klarifikasi kepada Tengku Zulkarnain agar tidak menjadi isu yang meresahkan masyarakat.
Pengurus PC GMNI Kota Medan Maman Silaban mengatakan, dialog publik tersebut bertujuan agar mahasiswa tidak terpancing dan tergiring dalam isu SARA menjelang pilkada serentak di Sumut.
Dialog publik bertajuk "Sumut Tentram, Stop Penggunaan Isu Politik SARA" itu digagas Kelompok Cipayung Plus Kota Medan, yang terdiri dari Pengurus Cabang (PC) Himpunam Mahasiswa Alwashliyah (HIMMAH) Kota Medan, PC GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia) Kota Medan, PC PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) Kota Medan, dan PC GMKI (Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia) Kota Medan.
Pewarta: Irwan Arfa
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2018
