Jakarta (ANTARA News) - Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla mengatakan kampanye untuk tidak memilih atau golput dalam pemilu bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. "Golput itu anti demokrasi," kata Kalla di Kantor Wapres Jakarta, Jumat, menjawab pertanyaan wartawan mengenai adanya pihak-pihak yang mengampanyekan golput dalam Pilkada DKI Jakarta. Menurut Wapres, pemilu memang merupakan hak, bukan kewajiban. "Tetapi, jika hak itu tidak dipakai, maka itu bertentangan dengan demokrasi," katanya. Ia mengatakan golput tidak saja terjadi di Indonesia, tetapi di banyak negara, baik di pemilu presiden, pemilihan kepala daerah bahkan di pemilihan kepada desa. "Kemarin saja, dalam pemilu yang memilih hanya 60 persen, sedangkan 40 persen lainnya golput. Itu sah-sah saja, cuma sayang sekali mereka tidak menggunakan hak pilihnya," kata Jusuf Kalla. Jika seperti itu, tamnah Wapres yang juga Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar), jangan ada yang menyalahkan pemimpin terpilih jika pada suatu ketika tidak sesuai dengan aspirasinya. "Justru salah dia, kenapa tidak memilih. Akhirnya yang tidak memilih yang bertanggung jawab karena tidak memilih pemimpin yang baik atau yang dia suka," ujarnya. Jadi, kelompok yang mmenyuarakan untuk melakukan golput justru bertentangan dengan logika berpikir yang selama ini mengatakan demokrasi telah berkembang di Indonesia. Tentang Paket Undang-Undang Paket Politik, Jusuf Kalla mengatakan pihaknya berharap agar undang-undang itu bisa mendorong terciptanya iklim politik yang lebih baik dan damai di Indonesia berdasar prinsip-prinsip demokrasi. "Dengan UU itu, demokrasi tetap berjalan baik tanpa banyak menimbulkan gejolak, terutama yang menyangkut `electoral threshold` dan langkah itu merupakan cara alami untuk mencapai sistem kepartaian yang efektif dan demokratis," ucap Wapres.(*)

Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2007