"Ternyata masih banyak keluhan tentang program Bantuan Pangan Non Tunai. Jadi harus dibicarakan ke kementerian " ujar Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Daniel Johan di Medan, Kamis.
Dia mengatakan dalam pertemuan dan dialog antara Tim Panitia Kerja dan Komisi IV DPR RI serta meninjau langsung Bantuan Pangan Non Tuna dengan keluarga penerima manfaat di Kota Medan yang digelar di Gudang Bulog Jalan Mustafa Medan.
Salah satu masalah adalah soal kosongnya atau tidak bisanya dibelanjakan "uang" Bantuan Pangan Non Tunai yang ada di kartu.
Kemudian tidak standarnya bahan pangan yang diterima.
"Masalah itu harus dicarikan solusi dengan mengetahui jelas penyebabnya apa atau hambatannya dimana sehingga harus ada pembicaraan dengan kementerian terkait," katanya.
Wakil Pemimpin Wilayah BRI Kanwil Medan, Hari Purnomo mengatakan, BRI akan mengecek kembai nama-nama penerima manfaat Bantuan Pangan Non Tunai yang menyatakan Kartu Keluarga Sejahteranya yang dikeluarkan BRI tidak bisa dibelanjakan.
"Ada beberapa kemungkinan KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) itu tidak bisa dibelanjakan seperti kemungkinan sudah dicabutnya hak warga itu sebagai KPM (Keluarga Penerima Manfaat) oleh Dinas Sosial dengan pertimbangan ekonomi warga itu sudah mapan," katanya.
Di Medan, kata dia, BRI mengeluarkan kartu KKS sebanyak 62.000.
"BRI akan mengecek lagi kenapa KKK KPM tidak bisa dibelanjakan," katanya.
Pewarta: Evalisa Siregar
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2018
