Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu, mengatakan program pengentasan kemiskinan berbasis pertanian tersebut dapat menjadi solusi permanen menyasar jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, serta menjangkau 1.000 desa di 100 kabupaten.
"Untuk jangka pendek, tanaman sayuran dan holtikultura bisa menjadi solusi karena tiga bulan sudah bisa panen. Untuk jangka menengah kita berikan ayam dan kambing, karena ayam misalnya sudah bisa bertelur di enam bulan," kata kata Amran pada konferensi pers di Hotel Mulia, Jakarta, Minggu.
Untuk jangka panjang, tanaman yang diberikan kepada masyarakat, seperti mangga, salak dan tanaman buah lainnya.
Amran menjelaskan gerakan ini ditargetkan dapat mengentaskan kemiskinan sebesar satu digit dari posisi saat ini, sesuai target nasional untuk menurunkan angka kemiskinan dibawah 10 persen tahun 2018.
Ia menargetkan setiap rumah tangga nantinya akan menerima bantuan berupa 50 ekor ayam.
"Kita buatkan kandangnya, lanhsung kita masukan ayamnya. Jd mereka terima jadi, tingal pelihara. Ada biayanya buat pakan selama enam bulan sampai bisa produktif," kata dia.
Terkait konsep distribusi bantuan, Amran juga memperhatikan konsistensi antara perencanaan di tingkat nasional, tingkat provinsi, hingga tingkat kabupaten.
Untuk itu, Kementerian Pertanian perlu memperhatikan agro-climate, kultur tanaman, serta keunggulan komparatif yang dimiliki oleh setiap daerah.
Ia memaparkan fokus tanam sekitar wilayah sasaran program harus terkait dengan komoditas unggulan tersebut," kata Amran.
"Satu kawasan misalanya, disitu budaya tanam mangga, kita tanam satu kawasan untuk menopang satu skala industri, menjadi klaster ekonomi yang fokus. Atau lampung misalnya punya keunggulan komparatif untuk komoditas nanas dan pisang," katanya.
Ada delapan wilayah yang menjadi fokus gerakan pengentasan kemiskinan berbasis pertanian ini, antara lain di Pulau Jawa, Provinsi Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Provinsi Kalimantan Selelatan, dan Lampung.
Selain merangkul Pemerintah Daerah, Kementan juga bersinergi dengan Kementerian Sosial, Kementerian BUMN, Kementerian Desa, Transmigrasi, dan Daerah Tertinggal, BKKBN dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya.
Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2018
