"Pemenuhan 12 indikator kita dorong, dan tentu komitmen harus dilakukan oleh daerah," kata Menteri Nila usai menghadiri Rapat Kerja Kesehatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak, Rabu.
Nila menjelaskan dalam Rapat Kerja Kesehatan Nasional yang telah dilakukan di Tangerang Banten beberapa waktu lalu menekankan pada fokus penyelesaian masalah turbekulosis, cakupan imunisasi, dan penyelesaian kasus kekerdilan. Dia meminta agar fokus tersebut dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
"Kita melihat masalah turbekulosis kita terbanyak kedua di dunia, kita harus selesaikan. Ini benar-benar harus kita dampingi betul sehingga akhirnya jangan sampai terjadi resistensi. Kalau sudah resistensi lebih sukar, dan merugikan baik sisi ekonomi, dan hubunga dengan negara lain," kata Nila.
Sementara persoalan stunting akibat kekurangan gizi kronis, kata Nila, akan berpengaruh pada dampak ekonomi mengingat Indonesia akan mendapat bonus demografi pada 2030-2040 di mana penduduk Indonesia didominasi oleh masyarakat usia produktif.
Jika generasinya mengalami kasus stunting atau kekerdilan fisik dan keterlambatan otak, maka akan mengakibatkan bonus demografi menjadi sia-sia karena penduduk usia produktif tidak berkualitas.
Menurut Nila, cakupan imunisasi yang harus dipenuhi merupakan dasar pencegahan berbagai penyakit. Penyelesaian persoalan kesehatan di daerah tersebut diukur melalui 12 indikator Program Indonesia Sehat melalui Pendekatan Keluarga (PIS-PK).
Petugas kesehatan diminta mendatangi keluarga ke rumah-rumah untuk mengetahui kesehatan keluarga tersebut seperti bayi yang mendapat imunisasi dasar lengkap, diberi ASI eksklusif, keluarga berencana, penderita TBC berobat sesuai standar, penderita hipertensi berobat teratur dan sebagainya.
Namun Nila menekankan penyelesaian berbagai persoalan kesehatan membutuhkan keterlibatan lintas sektor seperti penyediaan akses air bersih, akses sanitasi, ketersediaan listrik, infrastruktur, dan sebagainya untuk mendukung layanan kesehatan.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat Andy JAP mengatakan arahan dari pemerintah pusat yang telah ditetapkan dalam Rakerkesnas akan dirumuskan dalam bentuk konkret pada Rakerkesda.
"Ayo kita lakukan bersama-bersama untuk tangani masalah ini, jadi langsung langkah-langkah konkret. ?Setelah selesai Rakerkesda ini tiap kabupaten sudah tahu akan berbuat apa," kata Andy.
Baca juga: 100 kabupaten dapatkan prioritas penanganan stunting
Baca juga: Wapres: perlu terobosan atasi stunting
Pewarta: Aditya Ramadhan
Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2018
