"Dana yang sudah dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan laut itu sudah Rp2,8 triliun untuk 34 pelabuhan itu," kata Wahju dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat.
Wahju menyebutkan salah satu penyebab pelabuhan mangkrak atau status konstruksi masih dalam pengerjaan (KDP), yaitu banyaknya yang dialihfungsikan.
Dia menjelaskan pengalihfungsian pelabuhan disesuaikan kondisi daerah serta kebutuhan daerah tersebut yang semakin lama semakin berubah, seperti dialihfungsikan untuk tempat wisata.
"Ada empat atau lima yang dialihfungsikan. Kita sekarang kalau ke daerah itu, ada yang jadi pelabuhan wisata atau pusat kuliner dan lainnya tapi tetep itu dimanfaatkan," ujarnya.
Dia mengatakan pihaknya telah mengkaji setiap pembangunan pelabuhan, baik studi kelaikan, izin, lelang, dan lainnya.
"Kalau tidak jelas manfaatnya, enggak jelas tujuannya dalam studi kelaikan, kedua data dukungnya enggak lengkap, ketiga kewajaran harga kita kaji, lalu lelangnya, kita kawal benar tidak dilaksanakan. Irjen tidak hanya mengawasi, tetapi juga memberikan supervisi," ujarnya.
Selain itu, lanjut dia, pelabuhan yang awalnya dibangun oleh pemda dengan APBD, namun tidak dilanjutkan karena ketidakmampuan dana dan sebagainya, akhirnya diserahkan kepada pemerintah pusat.
"Karena pemda kadang-kadang tidak sanggup menyelesaikan pembangunan. Itu yang harus kita tetap upayakan bagimana biar aset tetap bermanfaat," katanya.
Bukan hanya pembangunan pelabuhan itu sendiri, melainkan akses jalan, lahan yang sifatnya berada di kewenangan Pemda, namun terhambat.
"Mereka yang buat studi kelaikan, `detailed engineering design`, daerah yang menyiapkan, yang janji buat akses jalan juga daerah, kita hanya membangun di sisi airnya saja. Kita berhadap ini selesai, jalan selesai, tapi ternyata tidak karena daerah terlambat menganggarkan," tuturnya.
Meski demikian, lanjut dia, Rencana Strategis untuk membangun hingga 306 pelabuhan hingga 2019 harus tetap berjalan ditambah dengan keterbatasan APBN.
"Kita kan cuma dikasih 35 persen dari total kebutuhan kita, tentunya prioritas harus dipertajam, yang betul-betul prioritas saat ini dikerjakan dan memang dibutuhkan masyarakat itu yang didahulukan," katanya.
Pewarta: Juwita Trisna Rahayu
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2018
