Dalam survei memang muncul nama lain yang dianggap layak menjadi capres. Namun, elektabilitas mereka jauh dari kedua tokoh tersebut.
Karena itu, tidak mengherankan bila kemudian sejumlah ketua umum partai politik justru akhirnya mengincar posisi sebagai cawapres.
Walau di hadapan jajaran pengurus partai masing-masing, juga kepada wartawan, secara normatif para ketua umum partai itu menyatakan siap menjadi capres, tetapi mereka sadar itu tidak realistis.
Akhirnya, seperti yang masyarakat lihat dan dengar, para ketua umum partai lebih mengincar posisi cawapres, baik dinyatakan secara terbuka maupun tersirat.
Secara urutan alfabet mereka adalah Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M Romahurmuziy, dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan.
Keempat tokoh itu, ditambah Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, masing-masing pernah diajak "berduaan" oleh Jokowi.
Mereka memang para ketua umum parpol yang menjadi anggota koalisi penyokong pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, disamping PDI Perjuangan dan Hanura.
Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar adalah tokoh yang terang-terangan mengincar posisi cawapres.
Baliho bergambar dirinya lengkap dengan tulisan Cawapres 2019 bertebaran di mana-mana. Deklarasi sejumlah elemen dan kiai mendukungnya sebagai cawapres juga dilakukan di sejumlah daerah.
Bahkan, tokoh yang akrab disapa Cak Imin itu juga telah meresmikan sejumlah posko Join, akronim dari Jokowi-Muhaimin.
Tokoh lain yang juga memasang baliho adalah Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan yang oleh kadernya digadang-gadang menjadi capres dan Ketua Umum PPP M Romahurmuziy.
Namun, kedua tokoh itu kalah atraktif dibandingkan dengan Muhaimin. Boleh dibilang tokoh yang akrab disapa Zulhasan dan Rommy itu masih malu-malu. Demikian juga dengan Airlangga.
Baca juga: Cak Imin minta didoakan jadi Cawapres 2019
Baca juga: Anis Matta sosialisasi siap "nyapres" di 2019
Coattail effect
Seorang politisi tentu sangat wajar berkeinginan mencapai posisi politik tertinggi, bukan hanya di internal partainya, tetapi juga di perpolitikan nasional.
Partai politik sendiri dibentuk memang untuk menggapai kekuasaan. Artinya, dengan mencapai posisi politik tertinggi, otomatis seorang politisi menggenggam pula kekuasaan.
Dengan demikian menjadi sangat aneh ketika seseorang terjun ke dunia politik tanpa mendambakan kekuasaan. Ini juga berlaku bagi ketua umum partai yang ingin meraih posisi sebagai presiden atau setidaknya wakil presiden.
Namun, tentu untuk mewujudkan keinginan itu banyak faktor yang harus diperhitungkan. Paling tidak berapa perolehan suara partainya dalam pemilu, berita kursi yang dimiliki di parlemen, berapa tingkat keterpilihannya, modal sosial dan modal kapital yang dimilikinya.
Mengacu pada prasyarat itu apakah berarti para ketua umum yang mengincar posisi cawapres itu merasa telah memenuhinya? Belum tentu.
Bisa jadi mereka, terutama ketua umum papol papan sedang "nekat" ingin menjadi cawapres, baik terang-terangan maupun malu-malu, punya sasaran lain yang lebih mendesak. Kalaupun kemudian terpilih sebagai cawapres dan menang, ya alhamdulillah.
Sasaran lain itu adalah mengangkat moral dan semangat jajaran pengurus dan simpatisan partainya untuk bekerja lebih keras guna meraih suara dan kursi parlemen sebanyak-banyaknya.
Target tinggi dipatok untuk menggerakkan mesin partai agar berlari lebih kuat dan kencang. Ini bagian dari konsolidasi.
Baca juga: Peluang duet Jokowi-Prabowo masih terbuka, kata Romahurmuziy
Baca juga: Kelakar cawapres warnai Harlah GP Ansor
Apalagi ambang batas parlemen (parliamentary threshold) pada Pemilu 2019 ditetapkan empat persen, naik 0,5 dari Pemilu 2014 yang 3,5 persen.
Berikutnya adalah coattail effect. Definisi paling sederhana adalah seorang calon presiden yang populer akan memberikan efek positif kepada partai pengusungnya.
Mengacu pada beberapa hasil survei, tingkat popularitas dan elektabilitas Jokowi paling tinggi dibandingkan dengan kandidat yang lain.
Karena itu, wajar bila kehebohan soal cawapres ini ada pada pihak Jokowi daripada yang lain.
Akan tetapi, pada pemilu presiden yang lalu coattail effect ini ternyata tak seperti yang diharapkan.
Pada Pemilu Legislatif 2009, partai pengusung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada Pilpres 2004 yang menikmati SBY effect hanya Partai Demokrat. PD meraih 20,85 persen suara, melompat tinggi dibandingkan hasil Pemilu 2004 yang "hanya" 7,45 persen.
PKS yang juga sebagai partai pengusung SBY pada Pilpres 2004, pada Pemilu 2009 mendapat suara 8,18 persen, naik sedikit dari Pemilu 2004 yang sebesar 7,34 persen.
Hasil berbagai survei belakangan ini juga menunjukkan di antara partai-partai pengusung dan pendukung Jokowi, hanya PDI Perjuangan yang mendapat kenikmatan besar dari Jokowi effect. Demikian juga dengan Prabowo effect yang membawa berkah paling besar pada Gerindra.
Pemilu 2019 adalah pemilu serentak. Pada 17 April 2019 rakyat akan memilih anggota legislatif sekaligus memilih presiden dan wakil presiden.
Para ketua umum partai pengusung capres tentu tak ingin hanya gigit jari, coattail effect hanya pepesan kosong. Menjadi cawapres menjadi pilihan yang masuk akal.
Pewarta: Sigit Pinardi
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2018
