Salah satu dari tiga topik yang akan diangkat KPK dalam konferensi yang bertujuan mengatasi tantangan multidimensi akibat korupsi adalah implementasi "Jakarta Principles" untuk lembaga antikorupsi yang independen dan berfungsi baik.
"Salah satu isinya adalah bagaimana kita mempunyai lembaga antikorupsi yang independen, yang memiliki mandat penuh, dan menyasar semua sektor. Itu yang akan kita dorong bersama dalam sesi lokakarya bekerjasama dengan Transparency International dalam konferensi tersebut," ujar Penasihat KPK Moh Tsani Annafari dalam diskusi "Evaluasi Capaian Indonesia atas Komitmen Antikorupsi Internasional" di Jakarta, Rabu.
Topik kedua yang dipilih yakni pemulihan aset, mengingat banyaknya koruptor yang menyembunyikan asetnya di luar negeri.
Dengan mengangkat tema ini dalam forum internasional, KPK berharap bisa mencari mitra untuk mengejar aset-aset hasil korupsi yang masih ada di luar negeri.
Sementara topik ketiga yaitu keefektifan lembaga antikorupsi, yang akan membandingkan upaya pemberantasan korupsi masing-masing negara.
"Karena tidak semua negara punya standar yang sama dalam menangani korupsi. Contohnya Swedia tidak punya lembaga antikorupsi, tetapi rating antikorupsinya bagus. Kita di Indonesia punya KPK, Ombudsman, tetapi kok seperti ini saja," kata Tsani.
Di sisi lain, memiliki kesempatan berpartisipasi dalam IACC dinilai penting karena Indonesia bisa belajar banyak dari Denmark sebagai negara paling tidak korup di dunia.
Indeks Persepsi Korupsi yang dirilis Transparency International pada 2017 menempatkan Denmark pada posisi kedua setelah Selandia Baru.
Menurut Duta Besar Denmark untuk Indonesia Rasmus Abildgaard Kristensen, pemberantasan korupsi di Denmark didukung kuatnya penegakan hukum, dukungan dari berbagai lembaga negara termasuk ombudsman dan parlemen, juga budaya masyarakat yang antikorupsi.
"Melalui konferensi ini kami siap membagikan praktik-praktik pemberantasan korupsi pada Indonesia dan negara-negara lain," tutur dia.
Berfokus pada pemberantasan korupsi dan keterkaitannya dengan agenda pembangunan berkelanjutan, IACC di Copenhagen akan dihadiri sedikitnya menteri dari 26 negara dan 10 pemimpin organisasi internasional.
Sejauh ini 19 pejabat tinggi negara sudah memberikan respons positif, termasuk diantaranya Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati yang diharapkan dapat menghadiri konferensi tersebut.
Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2018
