Kuala Lumpur (ANTARA News) - Ketua Pakatan Harapan (PH) Tun Dr Mahathir Mohamad menuduh Komisi Pemilihan Umum (SPR) menunda pengumuman hasil resmi padahal koalisinya telah memenangkan 112 kursi yang diperlukan untuk membentuk pemerintah federal.

"Sudah terlambat sekarang. Kita harus tahu sekarang siapa yang menang dan kalah. Ada upaya untuk menunda hasil dengan tidak menandatangani formulir resmi," katanya kepada wartawan di sebuah hotel di Petaling Jaya, Rabu, dimana dia bertemu dengan para pemimpin utama dari koalisi empat partai.

Dia mengatakan KPU tidak melakukan tugasnya dengan menahan hasil sedangkan mereka memiliki kewajiban untuk menandatangani deklarasi resmi.

Mahathir mengatakan dia yakin mengambil alih Putrajaya serta setidaknya enam negara termasuk empat dari Barisan Nasional (BN).

"Kami praktis mencapai angka dan angka untuk BN sangat kurang. Tidak mungkin mereka bisa menyusul," katanya.

Secara tidak resmi pihaknya telah memenangkan Penang, Selangor, Melaka, Negeri Sembilan, Johor dan Kedah serta hampir seluruh semenanjung dimenangkan oleh PH.

Dia mengatakan tanpa pengumuman resmi pemenang oleh KPU akan sulit bagi PH untuk mendapatkan audiensi dengan Agong (Raja) untuk membentuk pemerintah.

"Saya ingin melihat raja. Dia menunjuk perdana menteri. Tetapi jika mereka tidak mengumumkan hasilnya, saya tidak memiliki mayoritas untuk melihat raja," katanya.

Hasil parlemen awal menempatkan BN dan PH di sekitar 50 kursi masing-masing dalam perlombaan untuk memenangkan 112 kursi, untuk mayoritas di 222 anggota parlemen.

Pemimpin PH negara di Kedah, Perak, Negeri Sembilan dan Johor mengatakan mereka percaya mereka telah memenangkan kekuasaan di negara mereka berdasarkan hasil awal.

Di Penang, DAP telah memenangkan semua 19 kursi negara dan tujuh kursi parlemen dan diharapkan untuk membentuk pemerintah negara bagian untuk masa jabatan ketiga dengan para mitra PH-nya.

Laporan tentang korban besar di pihak BN, termasuk Presiden MCA Liow Tiong Lai, Presiden MIC Dr S Subramaniam, Presiden Gerakan Mah Siew Keong dan Wakil Menteri Dalam Negeri Nur Jazlan Mohamed.

Mahathir mengatakan dia diberitahu bahwa hasil tertunda di Sabah, di mana Partai Warisan Sabah yang dipimpin oleh Shafie Apdal telah membuat keuntungan besar dalam sebuah negara yang dilihat sebagai "fixed deposit" BN.

"Hasil tidak ditandatangani, ada beberapa kali terjadi pemadaman listrik. Saya yakin Shafie Apdal ... dia telah menang, tetapi mereka (KPU) menolak menandatangani formulir itu," katanya.

Ditanya apakah dia takut bahwa Najib Razak dapat menggunakan keadaan darurat untuk menggagalkan pengambilalihan PH, Mahathir mengatakan akan sulit untuk melakukannya karena "orang Malaysia bukan orang yang kasar".

Pewarta: Agus Setiawan
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2018