Indonesia pimpin pertemuan internasional pembangunan kekayaan intelektual

Indonesia pimpin pertemuan internasional pembangunan kekayaan intelektual

Duta Besar Hasan Kleib. (ANTARA FOTOOIC-ES2016/M Agung )

Jakarta (ANTARA News) - Wakil Tetap RI untuk PBB, WTO, dan organisasi internasional lainnya di Jenewa, Duta Besar Hasan Kleib terpilih untuk memimpin Pertemuan Internasional Pembangunan dan Kekayaan Intelektual.

Dubes Hasan Kleib memimpin Sidang Komite Pembangunan dan Kekayaan Intelektual di Jenewa, Swiss pada 14 Mei, seperti disampaikan dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Selasa.

Dubes Hasan terpilih sebagai Ketua Committee on Development and Intellectual Property (CDIP), World Intellectual Property Organization (WIPO) sesi ke-21 dan ke-22 periode 2018.

Pertemuan pertama yakni sesi CDIP ke-21 berlangsung pada 14-18 Mei 2018 bertempat di Markas Besar WIPO di Jenewa, Swiss, yang dihadiri oleh delegasi dari 191 negara anggota WIPO.

CDIP merupakan salah satu komite utama di WIPO dan satu-satunya forum internasional yang membahas keterkaitan isu pembangunan dan kekayaan intelektual.

Komite itu memiliki mandat untuk mengarusutamakan dan mengoordinasikan agenda pembangunan WIPO yang meliputi bantuan teknis, pembangunan kapasitas, fleksibilitas hukum kekayaan intelektual, dan alih teknologi di bidang kekayaan intelektual.

CDIP dan agenda pembangunan WIPO adalah pemenuhan misi WIPO untuk menciptakan rezim kekayaan intelektual internasional yang seimbang, mendorong inovasi dan kreativitas untuk kepentingan semua pihak, tidak hanya kelompok negara maju, melainkan juga kelompok negara berkembang.

Dubes RI Hasan Kleib dalam sambutan pembukaannya menyampaikan bahwa kunci daya saing di perekonomian global saat ini adalah melalui nilai tambah, dan hampir seluruh negara dapat memproduksi produk apapun di era globalisasi.

"Tanpa nilai tambah yang dihasilkan melalui kekayaan intelektual seperti merek, desain, hak cipta, paten, dan rahasia dagang, akan sangat sulit untuk bersaing secara internasional," ujar dia.

Untuk itu, menurut Hasan, sudah saatnya bagi setiap negara, terutama negara berkembang, untuk memberikan prioritas terhadap kebijakan kekayaan intelektual sebagai alat kebijakan untuk pembangunan.

Di bawah kepemimpinan Indonesia, CDIP ke-21 akan memulai pembahasan agenda kekayaan intelektual dan pembangunan.

Indonesia juga akan memimpin pembahasan integrasi Sasaran Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) dengan sistem kekayaan intelektual internasional.

Dubes Hasan Kleib juga menegaskan bahwa kepemimpinan Indonesia di CDIP akan difokuskan untuk mendukung salah satu program prioritas pemerintah dalam mendorong ekonomi Indonesia yang berbasis inovasi dan kreativitas.

"Salah satu faktor utama dalam mewujudkan prioritas tersebut adalah melalui sistem kekayaan intelektual yang berimbang," ucapnya.

Pelaksanaan agenda pembangunan yang bersinergi dengan kebijakan kekayaan intelektual diharapkan dapat mendukung upaya Indonesia untuk bergerak meninggalkan ekonomi berbasis sumber daya menuju ekonomi berbasis pengetahuan.

 

Pewarta:
Editor: Fitri Supratiwi
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar