Soal debat panas Pilkada Jabar, Asyik merasa tak melanggar aturan

Soal debat panas Pilkada Jabar, Asyik merasa tak melanggar aturan

Pasangan calon gubernur dan wagub Jawa Barat nomor urut tiga Sudrajat (kiri)-Ahmad Syaikhu. (ANTARA/Indrianto Eko Suwarso)

Bandung (ANTARA News) - Ketua Tim Pemenangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Sudrajat-Syaikhu (Asyik), Haru Suandharu, menandaskan bahwa mereka tidak merasa melanggar aturan kendati pada debat Pilkada Jabar lalu Sudrajat menyampaikan pesan yang dianggap beberapa kalangan telah keluar dari konteks Pilkada dengan berbicara soal Pilres dengan berkata 'ganti presiden 2019'.

"Sejauh ini, kami santai dan tetap optimistis hal ini tidak akan berpengaruh negatif. Kami hanya menyampaikan aspirasi. Tidak ada tata tertib yang dilanggar," kata Haru lewat telepon, Selasa.

Haru berkilah, ucapan Sudrajat dalam debat publik itu adalah bentuk aspirasi dari seorang warga negara.

"Pesan yang disampaikan pada segmen terakhir itu adalah bagian dari aspirasi masyarakat Jawa Barat. Itu spontan. Pak Sudrajat, Pak Syaikhu selama berkeliling selalu mendapatkan aspirasi, salah satunya itu. Ya dalam acara itu (debat publik) ya disampaikan," kata Haru.

Dia lalu meminta pernyataan Sudrajat itu tidak menjadi polemik berkepanjangan. Di juga yakin pesan ganti presiden tidak akan berujung sanksi karena menurut dia pasangan usungan PKS, Gerindra dan PAN ini tidak melakukan pelanggaran apa pun.

Baca juga: Buntut debat panas Pilkada Jabar, Bawaslu panggil KPU

"Hal ini kan negara demokrasi, paslon kami punya pendapat. Ya, kalau ada pendapat berbeda ya silakan sampaikan. Yang berpendapat ganti presiden, `mangga` silakan, yang berpendapat dua periode ya silakan," kata dia.

Haru justru menyayangkan respon dari oknum penonton yang hadir dalam acara debat dan beberapa di antara mereka melontarkan kata-kata kasar serta oknum tersebut dinilai bertindak mengedepankan emosi dan mengabaikan semangat demokrasi.

"Banyak kok bukti rekamannya, di Youtube juga ada. Banyak kata kata kotor. Kenapa harus begitu," ujar dia sambil menyatakan akan meneruskan agenda kampanye ke berbagai daerah di Jawa Barat.

Pada hari yang sama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat berjanji untuk segera memanggil Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyusul kericuhan pada debat publik ketiga di Universitas Indonesia, Senin malam kemarin itu.

"Apakah ada kemungkinan dugaan pelanggaran atau seperti apa soal etika saja? Nanti kita akan panggil dari KPU. Nanti kita bisa mengembangkan kejadian ini, setelah kita panggil KPU," kata Ketua Bawaslu Jabar Harminus Koto.

Pewarta: Ajat Sudrajat
Editor: Jafar M Sidik
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Bawaslu Jabar siap kawal pilkada serentak 2020

Komentar