Roma (ANTARA News) - Pemerintah dan pengusaha nasional bahu membahu melakukan lobi hingga ke Roma, Italia, dalam upaya mengatasi kampanye negatif dan diskriminasi Uni Eropa atas produk minyak sawit Indonesia. 

Dipimpin oleh utusan khusus Presiden yang juga Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, asosiasi minyak sawit seperti Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) dan Asosiasi Produsen Biodiesel Indonesia (Aprobi) melakukan serangkaian pertemuan dan dialog dengan berbagai pihak terkait di Italia dan Vatikan untuk mencari jalan tengah yang sama-sama menguntungkan bagi petani dan industri di Indonesia maupun di Uni Eropa.

"Italia merupakan salah satu dari empat negara di Eropa yang jumlah pembelian minyak sawitnya besar," kata Ketua Umum GAPKI Joko Supriyono di Roma, Italia, Rabu. 

Ia menjelaskan dari total ekspor minyak sawit mentah (CPO) ke berbagai negara di dunia sebesar 27 juta ton pada 2017, sebanyak lima juta ton diekspor ke Uni Eropa. 

Dari total volume ekspor ke Uni Eropa itu, sebanyak 23 persen masuk ke Italia, selain Belanda (36 persen), Spanyol (29 persen), dan Jerman.

"Selain itu, Italia merupakan negara yang kampanye negatif dan diskriminasinya terhadap minyak sawit cukup kuat," kata Joko.

Ia mencontohkan ada produk makanan yang sampai mencantumkan label "senza olio di palma" atau "tanpa minyak sawit" karena dianggap minyak sawit tidak ramah lingkungan.

Padahal banyak produk pangan lainnya tidak menggunakan label tersebut," ujar Joko. 

Selain itu, banyak industri di Italia maupun di negara Uni Eropa lainnya, kata dia, sebenarnya merasa cukup diuntungkan karena harga minyak sawit lebih murah dibandingkan minyak nabati lainnya, seperti rapeseed, kedelai, dan bunga matahari, untuk digunakan sebagai bahan baku produk pangan, kosmetik, maupun biodiesel.

Namun, diduga karena perang dagang dan melindungi petani kedelai, bunga matahari, dan rapeseed, maka keluar resolusi Parlemen Uni Eropa yang antara lain akan melarang penggunaan CPO sebagai bahan baku biodiesel pada 2021, sementara minyak nabati lainnya baru pada 2030.

Selain itu, CPO mendapat kampanye negatif di Uni Eropa, dengan tidak ramah lingkungan dan mengganggu kesehatan. 

Baca juga: Pengembangan perkebunan kelapa sawit efektif tekan kemiskinan

Baca juga: Ini cara diplomasi Indonesia perjuangkan minyak sawit di Eropa


 

Pewarta: Risbiani Fardaniah
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2018