Ketua MPR sampaikan empat catatan reformasi

Ketua MPR sampaikan empat catatan reformasi

Ketua MPR Zulkifli Hasan (kedua kanan) mengangkat tangan bersama Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan (kanan), Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah (kiri) dan tokoh reformasi Amien Rais (kedua kiri) dalam acara peringatan 20 tahun reformasi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/5/2018). Kegiatan itu berlangsung guna memperingati sejarah reformasi di Indonesia. (ANTARA /Akbar Nugroho Gumay)

Jakarta (ANTARA News) - Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menyampaikan empat catatan perjalanan 20 tahun reformasi yang dinilai tidak semuanya berjalan baik.

"Perjalanan 20 tahun reformasi, banyak hal yang sudah berjalan baik. Akan tetapi, ada juga hal yang belum berjalan baik."

Zulkifli menjelaskan hal-hal yang berjalan baik pada era Reformasi adalah perubahan sistem pemerintahan dari belum demokratis menjadi lebih demokratis.

Sistem pemerintahan yang demokratis, kata dia, menjadikan warga negara Indonesia (WNI) memiliki kebebasan berpendapat yang bertanggung jawab.

"Setelah reformasi, WNI memiliki kesempatan lebih terbuka untuk mencapai cita-citanya. Saya juga bersyukur, setelah era demokrasi dapat menjadi Ketua MPR RI," katanya.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini menambahkan bahwa setelah era Reformasi, MPR RI melakukan diskusi-diskusi dan kajian mengenai perjalanan reformasi.

Dari diskusi dan kajian tersebut, kata dia, diketahui bahwa ternyata tidak semua agenda reformasi dapat berjalan baik, tetapi ada juga yang belum berjalan baik.

Ada empat catatan yang disampaikan Zulkifli Hasan, yakni pertama, reformasi justru melahirkan kesenjangan sosial dan ekonomi makin meningkat.

Menurut dia, setelah era reformasi, sistem perekonomian nasional makin liberal dan berdampak pada kesenjangan ekonomi dan sosial yang semakin tinggi.

Kedua, penegakan supremasi hukum yang dinilai tidak adil.

Menurut Zulkifli, penegakan hukum saat ini lebih tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas sehingga dinilai menimbulkan rasa ketidakadilan masyarakat.

Ketiga, setelah era Reformasi, praktik korupsi masih terus terjadi dan menyebar ke daerah.

"Padahal, salah satu tuntutan reformasi adalah pemberantasan korupsi. Hal ini juga yang menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat kepada pemimpin," katanya.

Keempat, ketidakpercayaan masyarakat karena menilai banyak hal yang menimbulkan ketidakadilan.

Menurut dia, masyarakat tidak percaya kepada pemimpinnya, kepada tokoh-tokohnya, serta kepada kelompok-kelompok lain di masyarakat.

"Hal ini ditandai dengan saling mencemooh dan saling menjelekkan," katanya.

Pewarta:
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar