Laporan dari London

Indonesia sampaikan upaya tanggulangi illegal fishing

Indonesia sampaikan upaya tanggulangi illegal fishing

ilustrasi: Sejumlah ABK kapal penangkap ikan tengah duduk di atas kapal yang diamankan oleh jajaran Polair di Pelabuhan Batu Ampar, Batam, Kepulauan Riau, Senin (19/3/2018). (ANTARA FOTO/M N Kawakan)

London (ANTARA News) - Indonesia menjabarkan upaya penanggulangan penangkapan ikan secara ilegal dalam diskusi panel?"Enhancing Fishing Vessel Safety to Save Lives and Combat Illegal Fishing," di London.

Sekretaris pertama Fungsi Politik KBRI London, Gita Loka Murti kepada Antara London, Minggu menyebutkan diskusi yang diadakan di sela-sela sidang Maritime Safety Committee itu, diselenggarakan oleh Sekretariat IMO, Yayasan Pew, dan Otoritas Transport Islandia di Sekretariat Organisasi Maritim Internasional (IMO)

Asisten Deputi Ketahanan dan Keamanan Maritim Kementerian Koordinator bidang Maritim RI, Basilio Araujo, sebagai pembicara dalam pembahasannya menekankan pentingnya ratifikasi Cape Town Agreement on the Safety of Fishing Vessel 2012 (CTA) guna menjamin standar keamanan bagi kapal ikan?berukuran panjang lebih 24 m yang berlayar ke perairan internasional .

Basilio menyebutkansebagai salah satu negara penyumbang ABK terbesar di dunia, Indonesia sangat berkepentingan untuk memastikan kapal-kapal ikan memenuhi standar keamanan. Hal tersebut tidak hanya berlaku untuk kapal-kapal ikan Indonesia, namun juga kapal-kapal asing guna melindungi ABK Indonesia yang berlayar di seluruh dunia.

Pada kesempatan ini, Basilio juga memaparkan upaya Pemerintah Indonesia dalam menanggulangi IUU Fishing. Terkait hal tersebut, Indonesia telah meratifikasi Port State Measures Agreement, yakni Perjanjian Internasional yang mencegah kapal-kapal ikan asing yang terlibat penangkapan ikan secara ilegal untuk mendarat dan mengeluarkan hasil tangkapan ikannya di pelabuhan Negara Pihak.

Selain itu, Pemerintah Indonesia juga secara tegas menghukum pelaku illegal fishing.

Organisasi Buruh Internasional (ILO) mensinyalir terdapat 24.000 nelayan yang meninggal dan 24 juta yang terluka akibat kecelakaan kapal ikan setiap tahunnya. Angka tersebut sepuluh kali lebih tinggi dari angka kecelakaan kapal dagang. Oleh karena itu penting untuk menjamin standar keamanan kapal ikan seperti yang telah ditetapkan CTA.

Selain wakil Indonesia, tampil sebagai pembicara adalah para wakil dari Afrika Selatan, Islandia, IMO, dan Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO).

Dalam diskusi dipimpin Peter Horn dari Yayasan Pew menitikberatkan aktivitasnya pada kegiatan memerangi IUU Fishing di seluruh dunia.

Diskusi dihadiri seluruh negara anggota IMO dan organisisi internasional yang berstatus sebagai pengamat pada IMO.

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar