"Jangan dikembangkan isu-isu yang hanya untuk membunuh karakter seseorang baik di pemilihan bupati, wali kota, gubernur, maupun presiden," kata Presiden Jokowi ketika membagikan 3.026 sertifikat tanah untuk warga Bekasi dan Jakarta Timur di Asrama Haji Bekasi Jawa Barat, Kamis.
Menurut Kepala Negara, para politisi harus mengembangkan isu yang mencerdaskan masyarakat sehingga pilihan politiknya jernih dan sehat.
"Jangan dibawa ke mana mana, pakai isu ras, agama dan lainnya, " katanya.
Dalam kesempatan itu mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut juga mengeluhkan banyaknya isu tidak benar yang bermunculan.
"Saya ingin menyampaikan banyaknya isu-isu saat ini, sekarang ini memang kalau pas pilihan bupati, wali kota, gubernur, presiden, itu banyak sekali isu-isu yang bermunculan," katanya.
Ia menyebutkan, banyak isu yang tidak benar bermunculan menjelang Pilpres 2019, seperti juga yang terjadi saat Pilpres 2014 lalu. Ia mencontohkan isu Presiden Jokowi itu PKI.
"Saya denger di bawah ada seperti itu, dan ada yang masih percaya. Coba saya itu lahir tahun 1961, PKI dibubarkan tahun 1965. Saya kan masih balita, masak ada PKI balita," katanya.
"Jangan sampai isu isu seperti ini dikembangkan hanya untuk membunuh karakter seseorang baik di pemilihan bupati, wali kota, gubernur, presiden," tambahnya.
Ia juga menyebutkan adanya isu yang beredar di bawah bahwa Jokowi itu anaknya orang Tiong Hoa dari Singapura namanya Ahong Liong.
"Bapak saya itu orang Karanganyar, orang desa betul di Karanganyar, ibu saya orang desa di Boyolali. Kalau diisukan seperti itu, ada yang percaya, sedih kita," katanya.
Menurut dia, kondisi seperti itu merupakan proses proses demokrasi yang tidak mencerdaskan masyarakat karena harusnya dalam proses atau pesta demokrasi pemilihan bupati wali kota gubernur presiden, yang dikembangkan adalah adu program, gagasan, adu ide, adu prestasi, rakyat diajak ke sana.
"Jangan memakai isu-isu yang membunuh karakter, yang saya heran masih ada 1-2 rakyat kita yang percaya. Tapi yang saya lihat sebagian besar memang sudah dewasa dan matang dalam berpolitik," katanya.
Ia menyebutkan di Kota Bekasi dan Provinsi Jawa Barat ada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi dan Pemilihan Gubernur Jabar sehingga masyarakat harus bertindak cerdas.
"Silahkan dipilih siapapun tapi pilihlah yang paling baik sebagai pimpinan di daerah kita, silahkan karena itu memang kebebasan yang diberikan konstitusi kepada kita semuanya, hak memilih dan hak dipilih," katanya.
Baca juga: Presiden Jokowi akan temui peserta Aksi Kamisan
Baca juga: Tim Pembela Jokowi siap dibentuk setiap daerah
Pewarta: Agus Salim
Editor: Monalisa
Copyright © ANTARA 2018
