Jakarta (ANTARA News) - Pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini gencar melakukan pembangunan infrastruktur termasuk pembangunan pelabuhan untuk efisiensi dan memperlancar distribusi barang antardaerah.

"Pembangunan infrastruktur termasuk pembangunan pelabuhan, untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur jalan raya dan pelabuhan di Indonesia dari negara-negara lain, bahkan dari negara-negara di Asean saja Indonesia sudah mulai tertinggal," kata Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Agum Gumelar, di Jakarta, Selasa.

Menurut Agum Gumelar, dengan kondisi infrastruktur di Indonesia yang tertinggal dari negara-negara lain, maka distribusi barang antar daerah menjadi sulit dan tidak efisien, meskipun sejumlah daerah di Indonesia dikenal sebagai sentra produksi.

Pembangunan infrastruktur yang gencar, kata dia, membutuhkan anggaran sangat besar hingga mencapai Rp6000 triliun, sehingga perlu adanya keterlibatan investor swasta untuk mendukung percepatan pembangunan infrastrukttur.

Pada kesempatan tersebut, Agum Gumelar memuji skema pengembangan Pelabuhan Probolinggo melalui kerja sama pengelolaan antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan PT Wahyu Samudra Indonesia (WSI), sebuah perusahaan swasta pengelola pelabuhan.

Mantan Menteri Perhubungan ini menjelaskan, PT WSI adalah perusahaan swasta murni yang mendapat izin dari Pemerintah untuk membangun dan mengelola pelabuhan. Pelabuhan Probolinggo, kata dia, pelabuhannya sudah ada dan asetnya milik Pemerintah yang sebelumnya dikelola oleh BUMD Pemerintah Provinsi Jawa Timur yakni PT Delta Artha Bahari Nusantara (DABN).

"Saya harapkan kerja sama ini dapat fasilitasnya dapat berkembang, demikian juga operasional dan pelayanannya dapat dimaksimalkan," katanya.

Kesepakatan kerja sama pengelolaan Pelabuhan Probolinggo tersebut ditandatangani oleh Direksi PT WSI dan pejabat dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, di Jakarta, Senin (4/6) malam.

Direktur Pengembangan dan Usaha Pelabuhan Probolinggo, Kemal Heryandri mengatakan, melalui kerja sama ini PT WSI akan menyiapkan prasarana terminal peti kemas dan dermaga peti kemas.

Jika terminal peti kemas di Pelabuhan Probolinggo ini sudah beroperasi, kata dia, maka dapat mengurangi beban kepadatan terminal peti kemas di Pelabugan Tanjung Perak Surabaya, karena biaya transportasi dari Kabupaten Pasuruan, Situbondo, Bondowoso, dan sekitarnya, ke Probolinggo dapat efisien hingga 32 persen.

Kemal menilai, Pelabuhan Probolinggo yang memiliki luas sekitar 23 hektar ini adalah pelabuhan yang strategis di Jawa Timur, khususnya di Jawa Timur bagian utara, karena keberadaan pelabuhan ini dapat memperpendek rentang pengiriman barang dari berbagai kabupaten di Jawa Timur ke Surabaya.

Pewarta: Riza Harahap
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2018