Jakarta (ANTARA News) - Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung meminta agar anggaran Sekretariat Kabinet (Setkab) Tahun 2019 ditambah sebesar Rp966,492 miliar dari pagu inidikatif yang telah ditetapkan sebesar Rp390,264 miliar, diantaranya terkait Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang berubah jadi badan otonom.

Pramono seperti yang dirilis di setkab.go.id, Rabu, mengatakan penambahan anggaran Setkab tahun 2019 itu diperlukan karena danya perubahan Unit Kerja Presiden bidang Pembinaan Ideologi Pancasila (UKPIP) menjadi badan otonomi yaitu BPIP, adanya penambahan Staf Khusus Presiden, dan penambahan anggaran untuk dua kedeputian di Setkab.

Untuk internal Sekretariat Kabinet ada dua penambahan karena kami melihat terutama untuk Dukungan Kerja Kabinet kemarin sampai kekurangan anggaran, karena memang aktivitas presiden dan wakil presiden yang begitu luar biasa,? kata Seskab dalam Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI di Senayan Jakarta, Rabu ini.


Terserap 79,97 persen

Sebelumnya Seskab Pramono Anung melaporkan, sejak tahun 2012-2017 selama enam tahun berturut-turut, Sekretariat Kabinet telah meraih WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan diharapkan ini akan terus bisa dipertahankan.

Dijelaskan Seskab, pada tahun 2017, dari alokasi anggaran Rp233,122 miliar yang berhasil diserap sebanyak Rp210,686.850 miliar dan sisa anggaran Rp22,43 miliar.

Adapun perincian dari evaluasi pelaksanaan tersebut adalah untuk program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya, Sekretaris Kabinet mencapai 94,46 persen dari anggaran Rp167,388 miliar.

Sedangkan untuk program dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada presiden dan wakil presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan presentase pencapaian 79,97 persen dari alokasi anggaran Rp65,734 miliar realisasinya adalah Rp52,566 miliar.

Sementara untuk pelaksanaan anggaran 2018 sampai dengan 22 Mei, dari alokasi anggaran sebesar Rp245,062 miliar telah digunakan Rp86,810 miliar, sehingga sisa anggaran Rp158,252 miliar (35,42 persen).

Rapat Kerja yang juga diikuti oleh Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) dan Kantor Staf Presiden (KSP) itu, dihadiri oleh Mensesneg Pratikno, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Wakil Seskab Ratih Nurdiati, Deputi Bidang Administrasi Seskab Farid Utomo, Deputi Bidang Dukungan Kerja Yuli Harsono, Karo Renkeu Islachuddin, Inspektur Wawan Gunawan, dan Asdep Humas dan Protokol Setkab Alfurkon Setiawan.

Pewarta: Joko Susilo
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2018