Pengumuman itu terjadi ketika Washington terkunci dalam kebuntuan mengenai program peluru kendali dan senjata nuklir Pyongyang, dan seperti Sudan, yang masih berada di daftar negara pendukung terorisme Amerika Serikat, terseret krisis ekonomi.
"Pemerintah Sudan ingin menegaskan bahwa bidang produksi pertahanannya telah membatalkan semua kontrak dengan Korea Utara dan mengakhiri semua hubungan, langsung atau melalui pihak ketiga," kata Kementerian Luar Negeri Sudan dalam pernyataan.
Kementerian itu mengatakan bahwa hal tersebut terjadi sebagai bagian dari tekadnya terhadap Perjanjian Non-Proliferasi Internasional dan sanksi terhadap Pyongyang. Tidak dikatakan kapan hubungan itu terputus atau memberikan rincian tentang apa yang telah mereka lakukan.
Amerika Serikat mencabut 20 tahun sanksi terhadap Sudan pada Oktober, dalam sebuah langkah yang tampaknya akan membantu ekonomi Sudan yang sedang terjatuh, namun negara itu telah jatuh ke dalam krisis fiskal, dengan nilai pound Sudan jatuh dan tidak ada peningkatan signifikan dalam investasi asing.
Washington mengatakan kemudian bahwa Sudan telah membuat kemajuan dalam memerangi terorisme, dan telah menjamin komitmen Khartoum untuk tidak mengejar kesepakatan senjata dengan Korea Utara.
Namun, Sudan tetap berada di daftar negara pendukung terorisme - bersama Suriah dan Iran - yang berarti masih tetap dalam larangan penjualan senjata dan pembatasan bantuan Amerika Serikat.
Masalah ekonomi Sudan menyebabkan unjuk rasa luas pada awal tahun ini. Demikian dilansir Reuters.
(Uu.KR-DVI)
Baca juga: OCHA: lebih 20.000 orang Sudan Selatan ngungsi ke Ethiopia
Baca juga: Prajurit Indonesia yang gugur saat tugas terima penghargaan tertinggi PBB
Pewarta: Antara
Editor: Monalisa
Copyright © ANTARA 2018
