Pemerintah koalisi yang terdiri aliansi konservatif dan ekstrem kanan, naik berkuasa setelah krisis migrasi Eropa dengan menjanjikan menghentikan banjir pengungsi.
Austria berusaha menerapkan undang-udang yang lebih keras dengan melarang pendanaan asing untuk kelompok keagamaan dan mewajibkan warga muslim memiliki "pandangan fundamental yang positif terhadap negara dan masyarakat (Austria)."
"Masyarakat paralel dengan Islam politik dan kencenderungan radikalisasi tidak punya tempat di negara kami," kata Kanselir Austria Sebastian Kurz dalam jumpa pers mengenai keputusan pemerintah itu.
Austria yang berpenduduk 8,8 juta orang memiliki 600.000 waga muslim yang kebanyakan etnis Turki atau keturunan Turki.
Austria menyatakan sebuah kelompok masyarakat yang mengelola sebuah masjid di Wina akan ditutup karena beroperasi secara ilegal. Sebuah kelompok muslim Arab yang mengoperasikan paling sedikit enam masjid juga akan ditutup.
"Ini baru permulaan," kata Wakil Kanselir Heinz-Christian Strache yang berasal dari kanan ekstrem.
Austria menyatakan sekitar 60 imam ATIB, kelompok muslim yang dekat dengan pemerintah Turki, bisa diusir dari negara itu atau dicabut visannya karena menerima pendanaan asing, demikian Reuters.
Pewarta: ANTARA
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2018
