"Samanhudi dan Syahri Mulyo tidak terkena OTT secara langsung, tapi mengapa dalam waktu singkat muncul pemberitaan bahwa keduanya menjadi target dan harus ditangkap," kata Hasto Kristiyanto melalui pernyataan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu.
Menurut Hasto Kristiyanto, terkesan adanya kepentingan politik yang dapat dicermati di balik kasus OTT terhadap Walikota Blitar Samanhudi dan calon Bupati Sahri Mulyo Tulungagung yang memiliki elektabilitas tinggi.
Hasto yang pada Minggu siang berada di Kota Blitar menjelaskan, faktanya yang ditangkap di Kota Blitar adalah seorang penjahit pakaian dan bukan pejabat negara. Kemudian, di Kabupaten Tulungagung yang ditangkap adalah seorang kepala dinas dan perantara, bukan Syahri Mulyo.
"Semuanya lalu dikembangkan bahwa hal tersebut sebagai OTT terhadap Samanhudi dan Syahri Mulyo. Ada apa dibalik ini," kata Hasto.
Alumni Universitas Gajahmada Yogyakarta ini menegaskan, PDI Perjuangan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada KPK jika OTT tersebut dilakukan dengan berpegang pada prinsip keadilan, kebenaran, dalam hukum dan sesuai mekanisme hukum itu sendiri.
Baca juga: Bupati Tulungagung dan wali kota Blitar resmi tersangka korupsi
Namun pertanyaannya, kata Hasto, apakah OTT tersebut tidak dipengaruhi oleh kontestasi pilkada? "Siapa yang dapat memastikan hal ini, bahwa segala sesuatunya dilakukan secara proper dan sesuai mekanisme hukum yang jujur dan berkeadilan," katanya.
Hasto menambahkan, di masa lalu, ada oknum KPK yang tidak dapat melepaskan diri dari kepentingan di luarnya, misal terkait dengan pencoretan bakal calon menteri yang dilakukan tidak sesuai prosedur dan tampak adanya konflik kepentingan, demikian juga terhadap bocornya surat perintah penyidikan (sprindik) kepada Anas Urbaningrum.
Hasto menegaskan, jika yang dilakukan KPK sudah benar-benar sesuai standar operasional prosedur (SOP), tidak ada kepentingan lain kecuali niat mulia untuk memberantas praktik korupsi tanpa kepentingan subyektif, maka banyaknya pejabat daerah yang terkena OTT tidak hanya membuat pemerintahan daerah pincang akibat korupsi, tapi lebih jauh lagi hal tersebut sudah menyentuh aspek paling mendasar yakni kegagalan sistem pencegahan korupsi negara.
Menurut Hasto, di internal PDI Perjuangan sudah menerapkan sanksi sangat tegas terhadap kadernya jika terbukti melakukan praktik korupsi yakni pemecatan seketika, mengakhiri karir politiknya, dan tidak mendapatkan bantuan hukum. "Sudah banyak kepala daerah yang ditangkap, tapi mengapa masih terjadi," katanya.
Baca juga: Hasto pimpin konsolidasi PDIP Tulungagung pascapenahanan Syahri
Pewarta: Riza Harahap
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2018
