Jakarta (ANTARA News) - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pesta demokrasi di Indonesia pada 2019 menjadi pemilihan umum paling rumit di dunia karena masyarakat dihadapkan pada lima jenis pemilihan.

"Pemilu tahun depan adalah pemilu terumit di dunia, rumit dalam sejarah Indonesia dan terumit di dunia; karena orang akan memilih lima tingkatan: DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten-kota, DPD dan presiden-wakil presiden," kata Jusuf Kalla saat memberikan kuliah umum Penutupan Program Reguler Angkatan LVII dan LVIII Mancanegara Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Tahun 2018 di Jakarta, Senin.

Wapres Jusuf Kalla mengatakan dari lima jenis pemilihan umum secara serentak tersebut, terdapat 400 faktor untuk menghitung perolehan suara.

"Waktu orde baru hanya ada tiga faktor, ini ada 400 faktor, lima utama tapi jadi satu. Kemudian DPRD tingkat satu dan pilihannya berbeda-beda, 12 partai; kemudian masing-masing mengusung delapan calon. Berarti 200 lebih yang harus dipilih. Kalau masing-masing dipilih satu kan mesti ditulis juga di papan tulis. Jadi 400 faktor itu ada di papan tulis, bayangkan rumitnya itu," jelasnya.

Dalam Pemilu 2019 nanti, ada lima lembar surat suara yang harus dicoblos oleh pemilih. Wapres mengatakan metode pencoblosan tersebut sesungguhnya sudah usang.

"Coblos itu kan sangat kuno sistem itu. Dulu saya pernah mengubah, begitu saya berhenti jadi wapres diubah kembali menjadi nyoblos. Dulu menulis, lebih beradablah," kata Kalla.

Wapres juga mengingatkan akan adanya perhatian lebih dari masyarakat mengenai hasil penghitungan cepat atau quick count. Menurutnya, masyarakat akan lebih memperhatikan pada perolehan penghitungan suara Pilpres daripada Pileg.

"Pasti orang akan lebih ingin mencapai hasil pilpresnya dulu, pasti quick count-nya ke presiden, bukan ke DPR. Perhitungannya mungkin butuh satu atau dua hari penuh untuk hitung semuanya itu. Makanya saya katakan inilah pemilu paling rumit di dunia," ujarnya. 

Baca juga: Daftar pemilih sementara Pemilu 2019 mencakup 186 juta orang lebih

Baca juga: DPS dari 34 provinsi sudah diterima, KPU gelar rapat pleno

Pewarta: Fransiska Ninditya
Editor: Fitri Supratiwi
Copyright © ANTARA 2018