"Harus dihindari dan menghindari provokasi bernuansa suku, agama, ras dan antargolongan (SARA)," kata Jimly dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Selasa.
Jimly meminta masyarakat menggunakan hak pilihnya sesuai aspirasi dan gembira tanpa takut dengan tekanan oleh pihak manapun.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini mengatakan, pilkada serentak hanyalah alat dalam sistem negara yang menganut demokrasi. Oleh sebab itu, jangan sampai memecah belah kerukunan hidup warga negara dan persatuan bangsa.
"Pilkada hanya alat demokrasi yang tak seharusnya justru menjadi alat pemecah belah persatuan dan kesatuan Indonesia," tutur Jimly.
Jimly juga menyinggung mengenai peran aparatur penyelenggara pilkada dan penegak hukum yang harus bekerja profesional dan adil guna melayani masyarakat menggunakan hak pilih.
"Masyarakat harus dapat mewujudkan pilkada yang jujur, adil dan transparan dengan ikut aktif mengawasi segala bentuk kecurangan terjadi," katanya.
Jimly meminta masyarakat bijaksana dalam mengelola isu yang tersebar di media sosial mengenai Pilkada serentak 2018.
"Jangan mudah percaya dan rajin mengecek kebenaran informasi di media sosial," tegasnya.
Jimly berharap Pilkada serentak 2018 bisa meghasilkan pemimpin yang amanah bagi setiap daerah di Indonesia sehingga bisa bersama membangun Indonesia lebih baik ke depannya.
Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2018
